Subang,dejurnal.com – Aroma kelalaian bahkan dugaan pembiaran mencuat dari Alun-alun Pagaden, Kabupaten Subang, di tengah bulan suci Ramadan 2026. Sampah yang berserakan di ruang publik itu bukan hanya soal kebersihan, tapi mulai mengarah pada sorotan serius terhadap kinerja pejabat setempat.
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah memenuhi sudut-sudut alun-alun tanpa penanganan maksimal. Kondisi ini memicu pertanyaan publik: mengapa persoalan mendasar seperti sampah tak kunjung teratasi?
Lebih mengejutkan, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kendaraan angkutan sampah roda empat sebenarnya telah tersedia, namun diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jika benar, hal ini berpotensi menjadi indikasi pemborosan fasilitas hingga dugaan kelalaian sistemik.
Aktivis GMBI, OO, secara tegas menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan di tingkat lokal.
“Ini bukan lagi sekadar sampah berserakan. Ini soal tanggung jawab yang diabaikan. Fasilitas ada tapi tidak dipakai—ini patut dipertanyakan secara serius,” ujarnya.
Sorotan pun mengarah ke jajaran pemerintah Kecamatan Pagaden. Di bawah kepemimpinan Camat setempat, publik menilai belum ada langkah konkret dan terukur dalam menangani persoalan yang sebenarnya tergolong mendasar.
Padahal, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah berulang kali mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang disiplin dan terkoordinasi di seluruh wilayah.
Namun yang terjadi di Pagaden justru sebaliknya—seolah ada jarak antara perintah dan pelaksanaan, bahkan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan internal.
Lebih jauh, kondisi ini memicu spekulasi publik:
apakah ini sekadar kelalaian, atau ada persoalan lain di balik tidak difungsikannya fasilitas yang sudah ada?
Jika tidak segera diklarifikasi, situasi ini berpotensi berkembang menjadi isu serius yang mencoreng komitmen kebersihan di Kabupaten Subang.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Subang, bukan hanya sebatas imbauan, melainkan evaluasi menyeluruh hingga penelusuran penggunaan fasilitas publik.
Ramadan seharusnya menjadi momentum memperbaiki diri. Namun di Pagaden, justru membuka tabir persoalan yang lebih dalam: ketika fasilitas ada, tapi kinerja dipertanyakan.***(Asep)
