Dejurnal.com, Garut – Mantan Bupati Garut ke-26, Dr. H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP memberikan tanggapan atas pernyataan KDM (Gubernur Jabar, red) terkait Garut mendapatkan banprov triliunan sekaligus menjawab bahwa pernyataannya selalu dianggap mengkritik.
“Saya tidak pernah mengkritik pak KDM, karena saya sudah di luar sistem dan pak KDM itu satu partai dengan saya, sahabat saya, malahan awal-awal jadi bupati saya selalu datang ke Purwakarta untuk minta saran dari beliau. Beliau menyarankan kepada saya kalau jadi bupati ya, makanya harus diperbaiki adalah jalan, maka jalan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program saya.” ujar Rudy Gunawan dalam voice note yang diterima dejurnal.com, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, hal yang mungkin dianggap mengkritik terkait masalah reaktivasi kereta api Garut-Cikajang.
“Pada saat itu saya menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai adanya reaktivasi jalur kereta api garut-cikajang, kepada perwakilan warga tersebut saya menjawab bahwa hal itu adalah domain pemerintah pusat,” ujar Rudy Gunawan sambil mengatakan dirinya sedang berada di Kirgistan dan mengalami flu berat.
Lanjut Rudy, kalau yang bicara (reaktivasi) itu Pak Prabowo atau Menteri Perhubungan, itu baru diperhatikan dan harus diantisipasi secepatnya untuk pindah, tapi kalau oleh pak gubernur karena otoritasnya tidak sampai ke sana, maka kita siap-siapnya lebih lama, tapi tetap harus menjadi perhatian kita bahwa kita mendiami tanah milik orang lain.
“Nah pernyataan itu kan sempat ditanggapi oleh pendukung-pendukungnya yang menyerang saya. Saya kan tidak melakukan kritik. Itu kan pendapat saya bahwa kereta api itu bukan domainnya provinsi, tapi domainnya pemerintah pusat karena warga menanyakan, dulu saya berjanji bahwa berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan saat itu tahun 2016. Ya aktivasi kereta api itu dari cibatu hanya sampai stasiun Garut. Dan itu kan sudah berjalan sampai saat ini,” paparnya.
Terus yang kedua, lanjut Rudy Gunawan, sekarang ini timbul beberapa pertanyaan dengan menurunnya dana desa akibat dialihkan menjadi koperasi merah putih dan ada berbagai macam kebijakan lain, maka dana desa menjadi berkurang.
“Apalagi sekarang IP juga berkurang, Nah, mereka khawatir tidak bisa melakukan pembangunan, di desa itu bukan jalan desa saja, ada jalan kampung, ada gang dan lain sebagainya. Saya katakan itu ada skema baru dari pak gubernur bahwa pak gubernur ingin membangun jalan desa oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi ini saya bilang sampai hari ini saya belum menemukan anggaran itu di dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD tahun 2026. Nah, sekarang pak gubernur menyatakan ada, alhamdulillah terima kasih pak gubernur, alhamdulillah jadi artinya masyarakat desa ada kepastian karena dia tidak punya uang, kabupaten juga tidak punya uang, jalan tuh di mana mana bukan di Garut saja, itu rusak!” tandasnya.
Ketiga, sambung Rudy, mengenai Garut mendapatkan Banprov triliunan rupiah.
“Betul, pak gubernur dulu, politik anggaran jaman pak Aher dan jaman pak RK itu APBD itu bersifat teknokratik, distributif dan aspiratif. Nah, dalam kondisi seperti itu ada saluran saluran yang disampaikan oleh masyarakat di Jawa Barat karena masyarakat Jawa Barat adalah rakyatnya gubernur,” katanya.
Menurut Rudy, saat itu teknokratiknya tidak dapat banyak, yang ada itu adalah aspiratif dan distributifnya yang dilakukan secara masif. Untuk yang aspiratif itu biasanya dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam bentuk aspirasi.
“Nah bapak paham sekali lah karena bapak pernah menjadi Ketua Umum Golkar Jawa Barat. Bagaimana mengendalikan Fraksi Partai Golkar? Ya itu terjadi pak dan saya kira ke Garut itu yang untuk memperbaiki jalannya tidak terlalu banyak. Dari 10 tahun saya jadi bupati tidak lebih lah untuk memperbaiki jalan desa lebih dari Rp 100 miliar atau Rp 10 miliar per tahun, tidak? Karena anggaran anggaran itu ada digunakan juga untuk PAMSIMAS, SPAM, irigasi, TPT, jalan lingkungan dan lain sebagainya. Banyak lagi bantuan ke pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah digariskan dalam politik anggarannya gubernur dan DPRD pada saat itu.” terangnya.
Rudy menegaskan, jangan ada konotasi bahwa dirinya diberikan duit atau bupati diberikan ini itu oleh gubernur triliunan rupiah, tapi tidak digunakan sebagai mana mestinya karena dana gubernur itu sudah ada CPCL-nya.
“Dan tentu bapak lebih tahu terakhir pak, saya hormat sama pak gubernur dan saya berharap bahwa hal yang berhubungan dengan masalah itu, perbedaan pendapat kan bisa saja dan tentu kita berharap APBD Jawa Barat kuat, meskipun saya tahu ya dengan mempelajari Pergub Nomor 46/2025. Kemampuan kita hanya Rp 3 triliun dan banyak yang membaca itu. Makanya kita kan berhutang sekarang Rp 2 triliun,” ujarnya.
Lanjut Rudy, ada tahun kemarin Rp 600 miliar tidak bisa terbayar dan malahan tahun depan sudah mulai menyisihkan untuk pembangunan double track kereta api Rp 2 triliun per tahun.
“Bapak (KDM, red) orang pintar dan banyak gagasan, saya mendoakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Insya allah, mampu mewujudkan Jawa Barat Istimewa. Terima kasih bapak KDM,” pungkasnya.***Willy
