CIAMIS, deJurnal,- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan insan pers.
Hal itu disampaikannya saat pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ciamis periode 2025–2028 di Aula BKPSDM Ciamis, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Herdiat, keterbukaan informasi merupakan kunci membangun kepercayaan publik. Karena itu, ia meminta OPD tidak mempersulit akses data dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan wartawan.
“Tidak boleh ada yang sulit dihubungi. Semua harus terbuka, karena media membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus fungsi kontrol sosial. Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.
Selain menekankan pentingnya keterbukaan, Bupati juga mengingatkan insan pers untuk menjaga marwah organisasi dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Yang paling utama adalah menjaga marwah organisasi. Jangan sampai ada anggota yang merusak citra PWI,” tegasnya.
Ia optimistis kepengurusan baru di bawah pimpinan Anthika Asmara mampu membawa PWI Ciamis semakin profesional dan adaptif di tengah perkembangan media digital.
Herdiat juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Ketua PWI Ciamis, Anthika Asmara, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas wartawan, terutama dalam menghadapi arus informasi yang semakin cepat. Menurutnya, kecepatan harus diimbangi dengan akurasi dan integritas.
“Tantangan kita bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berintegritas. Fokus kami pada penguatan SDM agar tetap kompeten dan relevan,” katanya.
Ke depan, PWI Ciamis akan memperbanyak pelaksanaan UKW serta menggelar forum diskusi sebagai ruang dialog antara wartawan dan pemangku kebijakan. (Nay Sunarti)
