Purwakarta,dejurnal.com — Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menghadiri kegiatan Sosialisasi “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (06/05/2026) pukul 09.30 WIB di Bale Sawala Yudistira, Jalan Gandanegara, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, serta para kepala desa se-Kabupaten Purwakarta.
Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Bagian Antar Lembaga BPK RI Fransiskus Heriyanto Harum menyampaikan pentingnya sinergi antara BPK, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam mengawal pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik serta implementasi program-program pemerintah, termasuk kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN setiap hari Rabu sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat.
Dalam keynote speech-nya, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Ia juga menyampaikan bahwa alokasi dana desa tahun 2026 difokuskan pada program prioritas, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Kehadiran Kapolres Purwakarta dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan Polri terhadap upaya pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Polri berperan aktif dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik penyalahgunaan.
Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menyampaikan bahwa Polri siap mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, khususnya di tingkat desa.
“Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah potensi penyimpangan,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan pertanyaan dan berdialog langsung dengan narasumber, guna memperkuat pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang sesuai regulasi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin solid dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Enjang. ***budi
