Dejurnal.com, Garut — Dinamika pemilihan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut mulai menjadi perhatian publik. Di tengah munculnya berbagai pandangan dari kalangan elite politik, tokoh masyarakat, hingga pemerhati pemerintahan mengenai proses seleksi dan figur yang dinilai layak menduduki jabatan strategis tersebut, suara dari masyarakat bawah mengingatkan agar pergantian Sekda tidak berhenti pada persoalan perebutan posisi.
Bagi masyarakat, siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Posisi tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tokoh warga Kabupaten Garut, Radit Julian, menilai perdebatan mengenai bursa Sekda jangan sampai terlalu jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, masyarakat di 42 kecamatan Kabupaten Garut memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana dalam menilai keberhasilan pemerintah. Warga tidak terlalu membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang memiliki kedekatan dengan elite atau siapa yang paling kuat secara politik. Masyarakat lebih membutuhkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan cepat dan menyelesaikan persoalan dasar.
“Jujur saja, kalau kita tanya warga di pasar, di sawah, atau di pos ronda, tidak ada yang pusing memikirkan fraksi mana yang bicara atau partai mana yang melempar wacana. Perdebatan di atas itu terlalu jauh dari apa yang dirasakan rakyat,” kata Radit saat ditemui di Garut, kamis(24/9/2026).
Sekda Jangan Sekadar Duduk di Kursi Strategis
Radit menilai jabatan Sekda merupakan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan daerah. Karena itu, sosok yang terpilih harus mempunyai kemampuan birokrasi, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan Sekda yang hanya pandai menyampaikan retorika, menghadiri berbagai seremoni, atau sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang konkret dan dirasakan masyarakat.
“Logika warga di bawah itu simpel: mau siapapun Sekda-nya, asal bisa bikin hidup warga makin gampang, ya kita dukung. Sekda itu memegang posisi strategis dalam pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Jadi yang kita butuhkan itu Sekda yang paham jalan rusak, tahu kondisi sekolah, dan mengerti bagaimana kehidupan orang susah,” tegasnya.
Ia menilai ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya rapat, program, maupun laporan administratif. Lebih jauh dari itu, keberhasilan harus terlihat dari perubahan nyata yang dialami masyarakat.
Jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih baik, pelayanan kesehatan semakin mudah, fasilitas pendidikan semakin layak, pelayanan administrasi tidak berbelit-belit, serta program bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Angka Pembangunan Harus Terasa di Lapangan
Radit juga menyoroti berbagai indikator pembangunan daerah yang selama ini kerap digunakan untuk menggambarkan kemajuan Kabupaten Garut. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia tidak mempersoalkan apabila indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Namun, menurutnya, capaian statistik harus dibarengi dengan perubahan nyata di tengah masyarakat.
“Ya bagus kalau di atas kertas angkanya naik, kita syukuri. Tetapi masyarakat juga ingin melihat dampaknya. Jangan sampai laporan terlihat bagus, tetapi ketika turun ke lapangan jalan desa masih rusak, fasilitas sekolah belum memadai, atau warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan masih harus menghadapi proses yang berbelit-belit,” ujarnya.
Menurut Radit, pemerintah daerah perlu membangun keseimbangan antara keberhasilan administratif dengan keberhasilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, indikator pembangunan pada akhirnya bukan hanya menjadi angka dalam dokumen pemerintah.
Di balik setiap angka terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, serta pelayanan publik yang mudah dan adil.
Pansel Diminta Jaga Independensi
Dalam konteks seleksi calon Sekda, Radit berharap Panitia Seleksi (Pansel) dapat menjalankan seluruh tahapan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai proses seleksi jabatan strategis seperti Sekda harus memberikan ruang yang adil bagi setiap kandidat untuk menunjukkan kapasitas, rekam jejak, integritas, kompetensi, serta gagasan mereka dalam membangun birokrasi Kabupaten Garut.
“Pesan saya kepada Pansel, kerjalah yang lurus sesuai aturan. Biarkan proses seleksi berjalan secara profesional dan objektif. Jangan sampai kepentingan lain justru lebih dominan daripada kepentingan pemerintahan dan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, siapapun yang akhirnya dipercaya menduduki jabatan Sekda harus menyadari bahwa jabatan tersebut bukan sekadar penghargaan atau prestise birokrasi.
Ada tanggung jawab besar yang melekat, terutama dalam memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif dan kebijakan daerah tidak berhenti di atas meja birokrasi.
Setelah Dilantik, Rakyat Akan Menagih Hasil
Radit menegaskan, masyarakat pada akhirnya tidak akan terlalu mempermasalahkan proses politik dan dinamika elite sepanjang hasil pemerintahan benar-benar memberikan perubahan.
Karena itu, ia berharap Sekda yang nantinya terpilih mampu mendorong penggunaan anggaran daerah agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Gunakan APBD untuk memperbaiki jalan, memperbaiki sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan membantu masyarakat kecil. Jangan sampai energi dan anggaran pemerintah lebih banyak habis untuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, setelah seorang Sekda dilantik, masyarakat akan memiliki ukuran sendiri untuk menilai kinerjanya.
“Nanti setelah dilantik, sederhana saja ukurannya. Jalan makin mulus atau tidak? Pelayanan makin cepat atau tidak? Warga kalau berobat makin mudah atau tidak? Sekolah makin layak atau tidak? Kalau itu berubah menjadi lebih baik, masyarakat pasti bisa merasakan,” pungkas Radit.
Bagi masyarakat, bursa Sekda pada akhirnya bukan semata-mata tentang siapa yang mendapatkan kursi, melainkan apa yang akan dilakukan setelah kursi itu diduduki.
Jabatan boleh berganti, pejabat boleh berganti, tetapi persoalan rakyat tetap sama: infrastruktur yang layak, pelayanan publik yang cepat, pendidikan yang aman, kesehatan yang mudah diakses, serta anggaran daerah yang benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat.***Willy/Deri Acong
