Dejurnal.com, CIAMIS. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B di Kabupaten Ciamis tidak berhenti pada proses distribusi makanan.
Program yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD itu harus dikawal hingga benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga.
Pesan tersebut disampaikan Wihaji saat menghadiri Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka program MBG 3B Kabupaten Ciamis di Gedung K.H. Irfan Hielmy Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Sekitar 1.000 kader TPK hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka mendapat penguatan mengenai pendampingan keluarga sekaligus peran dalam memastikan pelaksanaan MBG 3B berjalan sesuai sasaran.
Wihaji menilai kader TPK memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan keluarga. Kehadiran mereka di lapangan diharapkan mampu menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujar Wihaji.
Menurut dia, pengawalan MBG 3B tidak sekadar memastikan makanan didistribusikan. Kader juga perlu memperhatikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk distribusi makanan, insentif hingga keberadaan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jika ditemukan kendala, Wihaji meminta persoalan tersebut segera disampaikan dan ditindaklanjuti. Ia tidak ingin masalah di tingkat lapangan dibiarkan hingga menghambat manfaat program bagi keluarga penerima.
“Kalau ada masalah, segera diselesaikan. Jangan sampai masalah di lapangan dibiarkan,” katanya.
Pendampingan Harus Lebih Terarah
Selain mengawal MBG 3B, Wihaji menekankan pentingnya memperkuat fungsi TPK dalam mendampingi keluarga yang memiliki risiko stunting.
Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan panduan serta standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas mengenai pembagian tugas kader.
Dengan pola tersebut, sasaran pendampingan setiap kader dapat ditentukan secara lebih terukur.
“Siapa mendampingi siapa, sehingga nanti jelas. Misalnya mendampingi 10 keluarga, 20 keluarga, sehingga ke depan lebih terstruktur dalam kinerja kita,” ujarnya.
Pola pendampingan yang terarah dinilai penting agar perkembangan keluarga dapat dipantau secara berkelanjutan.
Kader tidak hanya datang ketika ada persoalan, tetapi dapat mengetahui kondisi keluarga sejak awal dan membantu menghubungkan mereka dengan layanan yang dibutuhkan.
Wihaji menjelaskan, cakupan pendampingan keluarga juga tidak hanya berkaitan dengan ibu hamil dan balita. Pendampingan mencakup calon pengantin, remaja hingga lansia.
Meski demikian, perhatian terhadap periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
Stunting Bukan Hanya Soal Gizi
Wihaji mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan makanan bergizi. Kondisi lingkungan dan perilaku keluarga juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak.
Ia menyebut sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari akses air bersih, sanitasi, pernikahan dini hingga edukasi keluarga.
“Masalah stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada karena air bersih, ada karena pernikahan dini, ada karena sanitasi, dan yang penting edukasi,” katanya.
Karena itu, pendampingan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh. Kader TPK diharapkan mampu melihat persoalan keluarga dari berbagai sisi sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat.
Kebutuhan Gizi Disesuaikan Sasaran
Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga mengungkapkan adanya upaya penyesuaian pelaksanaan MBG berdasarkan karakteristik penerima manfaat.
Menurutnya, kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita tentu berbeda dengan kebutuhan anak usia sekolah. Perbedaan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyediaan makanan agar manfaat program lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
“Kita lagi dicarikan jalan keluar. Diusahakan nanti ada hal-hal yang mesti kita sesuaikan dengan kebutuhan,” kata Wihaji.
Ia berharap ribuan kader TPK di Ciamis dapat menjadi ujung tombak dalam memastikan program MBG 3B berjalan hingga tingkat keluarga.
Bagi Wihaji, keberhasilan program bukan hanya dilihat dari makanan yang tersedia dan tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan keluarga sasaran.
Karena itu, kader TPK diminta tetap berada dekat dengan keluarga, mengenali persoalan di lapangan dan memastikan setiap kendala segera ditangani.
Dengan pengawalan tersebut, MBG 3B diharapkan tidak sekadar menjadi program penyediaan makanan bergizi, tetapi menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam memperkuat kesehatan keluarga dan mencegah stunting sejak dari hulu. (Nay Sunarti).
