Dejurnal.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Biru Muda Project (BMP) Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam forum tersebut, AHY menyoroti perlunya pembangunan infrastruktur digital yang berjalan beriringan dengan pengembangan ekosistem teknologi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, ketimpangan akses terhadap teknologi dapat memperlebar kesenjangan antardaerah maupun antarkelompok masyarakat.
AHY menilai, masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), akan memperoleh peluang ekonomi yang semakin besar. Sebaliknya, wilayah yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang.
“Di sinilah negara harus hadir,” ujar AHY, seraya menekankan bahwa pemerintah perlu bekerja sama dengan dunia usaha, akademisi, komunitas, serta mitra dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat infrastruktur digital nasional.
Pembangunan Data Center Perlu Perhitungan Matang
Selain menyoroti pemerataan akses digital, AHY juga menyinggung kebutuhan pembangunan pusat data atau data center seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi AI dan perkembangan ekonomi digital.
Ia mengingatkan bahwa operasional pusat data membutuhkan dukungan energi dalam jumlah besar, terutama listrik dan air bersih. Karena itu, perencanaan pembangunan fasilitas tersebut harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
AHY menegaskan, pengembangan infrastruktur digital tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan maupun hak masyarakat untuk memperoleh air bersih dan lingkungan hidup yang sehat.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan industri digital perlu direncanakan secara terintegrasi dengan kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan sektor lainnya.
Penilaian terhadap pemenuhan standar teknis, persyaratan perizinan, serta dampak lingkungan suatu proyek, kata AHY, harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan badan usaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur digital yang membutuhkan investasi besar.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital secara berkelanjutan.
Ia berharap BMP Digital Infrastructure Summit 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan masukan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Melalui penguatan infrastruktur, pemerataan akses teknologi, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, pengembangan ekonomi digital diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.***red
