Dejurnal.com, Bandung – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, dari Fraksi Nasdem Hj. Aas Aisyah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan satu tahun sidang 2026–2027 di titik terakhir, di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan, perubahan status desil masyarakat, kekhawatiran adanya pungutan SPP di sekolah negeri, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Hj. Aas mengungkapkan, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga berkaitan dengan perubahan kategori desil. Sejumlah masyarakat mengeluhkan status desilnya mengalami kenaikan sehingga berharap dapat dilakukan peninjauan kembali agar bisa turun sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
Selain itu, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian. Warga berharap tidak ada kebijakan penerapan SPP di sekolah negeri, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan.
Menurut Hj. Aas, perhatian terhadap pendidikan juga harus diberikan kepada sekolah swasta. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, baik kepada sekolah negeri maupun swasta, agar seluruh anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
“Mudah-mudahan tidak terjadi ada SPP di sekolah negeri. Anak-anak juga kasihan, termasuk yang sekolah di swasta. Mudah-mudahan sekolah swasta bisa dibantu, begitu juga sekolah negeri tetap tanpa SPP,” ungkapnya.
Di bidang pembangunan, aspirasi masyarakat antara lain berkaitan dengan perbaikan jalan dan penyediaan sarana air bersih (SAB).
Meski persoalan tersebut tidak seluruhnya menjadi mitra kerja Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Aas menyatakan akan berupaya mendorong aspirasi masyarakat melalui jalur dan mekanisme yang tersedia di DPRD.
Sementara itu, ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi hasil reses sebelumnya yang telah terealisasi. Di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan melalui PU, penerangan jalan, penyediaan air bersih, serta bantuan di bidang peternakan dan ketahanan pangan.
Adapun program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) disebutnya tengah memasuki tahap realisasi. Ia berharap program tersebut dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2026, mengingat waktu yang tersisa hingga akhir tahun semakin terbatas.
“Mudah-mudahan dalam tahun 2026 ini semuanya bisa terselesaikan. Sekarang tinggal sekitar satu bulan lagi, mudah-mudahan realisasinya berjalan sesuai harapan,” tuturnya.
Hj. Aas berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rangkaian reses tersebut dapat ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Kegiatan reses di Desa Sangkanhurip tersebut sekaligus menjadi titik terakhir dalam rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat pada masa persidangan satu tahun sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Bandung.*** Sopandi
