Dejurnal.com, CIAMIS. Penguatan ideologi partai tidak cukup hanya melalui konsolidasi organisasi. Kader juga dituntut memiliki keluasan wawasan, kemampuan berpikir kritis, serta kepekaan dalam membaca berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ciamis menggelar diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam di Aula DPC PKB Ciamis, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut diikuti kader PKB, aktivis Nahdlatul Ulama (NU), kalangan milenial, serta masyarakat umum.
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran gagasan untuk mendalami hubungan antara nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, dan keberpihakan politik terhadap kepentingan rakyat.
Tema Sosialisme Islam diangkat untuk melihat kembali relevansi pemikiran tersebut di tengah berbagai persoalan bangsa, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga distribusi kekayaan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial.
Ketua DPC PKB Ciamis, Ai Ratna Intaan Solihah, M.Sos., yang bertindak sebagai keynote speaker, mengatakan bahwa partai politik harus memiliki fondasi pemikiran yang kuat agar tidak kehilangan arah perjuangan.
Menurutnya, kader PKB perlu terus mengembangkan kapasitas intelektual sehingga mampu memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam.
Pengetahuan ideologis juga harus menjadi bekal dalam menerjemahkan visi dan misi partai ke dalam tindakan nyata.
“Diskusi seperti ini bertujuan agar partai tidak kehilangan ruh ideologisnya serta keberpihakannya. Kapasitas pengetahuan kader PKB harus terus diasah sehingga mampu menerjemahkan visi partai dengan tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap Ai Ratna.
Ia menilai, keberadaan ruang diskusi menjadi penting untuk membangun tradisi intelektual di lingkungan partai.
Dengan wawasan yang terus berkembang, kader diharapkan tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga mampu memberikan pemikiran dan kontribusi terhadap persoalan sosial di sekitarnya.
Memahami ideologi melalui keluasan wawasan
Diskusi menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif berbeda, yakni Ketua Dewan Syuro DPC PKB Ciamis Kyai Tatang Nawawi, akademisi Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., serta Dr. Iir Abdul Haris, M.Ag.
Dalam pemaparannya, Kyai Tatang Nawawi menekankan pentingnya memahami konsep Sosialisme Islam secara jernih dan komprehensif.
Kyai Tatang Nawawi menuturkan, kader PKB yang berada dalam tradisi Nahdlatul Ulama harus memiliki keluasan pengetahuan dan memahami berbagai spektrum pemikiran.
Ia berpandangan, sikap moderat tidak cukup ditunjukkan melalui pengakuan atau identitas semata.
Kemoderatan justru perlu dibangun dengan pengetahuan yang utuh, termasuk kemampuan memahami pemikiran dari berbagai aliran.
“Kader PKB harus clear dalam mendefinisikan Sosialisme Islam. Sebagai warga NU yang moderat, kita akan tahu dan memahami kemoderatan itu ketika tuntas mengetahui pemikiran yang kiri maupun yang kanan,” tegasnya.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar kader mampu menyikapi perbedaan secara dewasa, tidak mudah terjebak pada penilaian sepihak, serta memiliki dasar pemikiran yang kuat dalam menentukan sikap.
Sementara itu, akademisi Hendra Sukarman, S.E., S.H., M.H., mengingatkan bahwa pemikiran ideologis harus berangkat dari kemampuan membaca kenyataan sosial.
Menurutnya, Sosialisme Islam tidak boleh berhenti pada diskusi teoritis maupun perdebatan konseptual. Gagasan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan diwujudkan melalui kerja konkret.
Ia juga mengangkat istilah manzilah baina manzilatain sebagai salah satu perspektif untuk membaca kondisi bangsa secara kritis dan proporsional.
Dalam konteks tersebut, kader partai dituntut mampu memahami persoalan secara objektif, melihat berbagai kepentingan yang berkembang, serta tidak terjebak pada cara pandang yang sempit.
Dengan demikian, pemahaman ideologi tidak hanya menjadi pengetahuan di ruang diskusi, tetapi juga menjadi landasan dalam menentukan keberpihakan dan merumuskan langkah untuk menjawab persoalan masyarakat.
Pendidikan dan kesadaran kritis sebagai modal perubahan
Perspektif berikutnya disampaikan Dr. Iir Abdul Haris, M.Ag., yang mengulas pemikiran intelektual Iran, Ali Syari’ati, mengenai empat penjara yang membelenggu manusia.
Keempatnya meliputi Penjara Alam, Penjara Tradisionalisme Ekstrem, Penjara Sejarah, dan Penjara Ego.
Pemikiran tersebut menggambarkan berbagai belenggu yang dapat membatasi kebebasan manusia dalam berpikir, mengembangkan kesadaran, dan melakukan perubahan.
Menurut Iir, tantangan tersebut perlu dihadapi melalui penguatan kapasitas intelektual dan pendidikan.
Manusia harus memiliki pengetahuan serta kemampuan analisis yang memadai agar mampu keluar dari keterbatasan pola pikir dan membaca realitas secara lebih luas.
Karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian dalam proses pengembangan kader partai. PKB diharapkan dapat mendorong lahirnya kader yang terdidik, kritis, dan memiliki kemampuan memahami persoalan sosial secara mendalam.
Kader dengan kapasitas intelektual yang baik diharapkan mampu melihat persoalan tidak hanya dari permukaan, tetapi juga memahami akar masalah dan kemungkinan solusi yang dapat dilakukan.
Dari pemikiran menuju keberpihakan kepada rakyat
Diskusi publik Sosialisme Islam tersebut menjadi bagian dari upaya DPC PKB Ciamis memperkuat tradisi intelektual dan membangun kualitas sumber daya kader.
Di tengah dinamika politik dan persoalan kebangsaan yang semakin kompleks, kader partai dituntut tidak hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga mampu memahami kebutuhan masyarakat dan peka terhadap berbagai bentuk ketimpangan.
Nilai-nilai keislaman, tradisi pemikiran Nahdlatul Ulama, dan gagasan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun sikap politik yang lebih dekat dengan kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan ini, DPC PKB Ciamis ingin mendorong agar diskusi dan pertukaran gagasan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Pemikiran yang berkembang di dalam forum diharapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui peran kader di tengah masyarakat.
Sebab, kualitas kader tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berorganisasi, tetapi juga oleh kedalaman pengetahuan, ketajaman membaca persoalan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.*** (Nay Sunarti)
