dejurnal.com, Bandung – Penantian warga Perumahan Margahayu Kencana, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, untuk mendapatkan kepastian status Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mulai menemui titik terang.
Hal itu ditandai dengan penyerahan berita acara dan dokumen administrasi PSU kepada pengurus RW 13 dan RW 14 serta Pemerintah Desa Margahayu Selatan, Kamis (19/11/2026), di auoa desa setempat.
Kepala Desa Margahayu Selatan, Farhan Taufik Akbar, mengapresiasi Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta tim ad hoc dan masyarakat yang telah mengawal proses tersebut.
Menurut Farhan, perjuangan yang membutuhkan waktu cukup panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Selain dokumen PSU, Disperkimtan juga menerbitkan Surat Penggunaan Lahan (SPL) untuk tiga masjid, yakni An-Nur, At-Taqwa, dan Al-Iman.
“Alhamdulillah, hari ini sudah bisa diserahkan kepada pengurus RW 13 dan RW 14, termasuk kepada desa. Saya sendiri sudah menerima berita acaranya,” ujarnya.
Farhan berharap kepastian administrasi tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendapatkan bantuan serta program pembangunan pemerintah.
Meski demikian, penyelesaian PSU belum sepenuhnya tuntas. Pihaknya kini akan mendorong penyelesaian PSU di kawasan TKI 1, terutama terkait fasilitas sosial dan pendidikan yang masih membutuhkan kejelasan dari pihak pengembang.
“Kami berencana mengundang pihak developer untuk meminta penjelasan terkait proses penyerahan PSU. Setelah itu, akan disosialisasikan kepada tokoh masyarakat serta pengurus RT dan RW,” jelasnya.
Amankan Aset Daerah dari Penguasaan Oknum
Sementara itu, perwakilan warga yang turut mengawal proses tersebut, Bambang Suartono, mengatakan perjuangan penyerahan PSU bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi, melainkan juga mengamankan aset pemerintah daerah agar tidak dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, lahan yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial sejak awal telah direncanakan menjadi aset pemerintah daerah. Karena itu, pengembang berkewajiban menyerahkannya melalui mekanisme dan berita acara resmi.
“Yang kita minimalisasi adalah tanah-tanah di kompleks perumahan, khususnya yang seharusnya menjadi milik pemerintah daerah, justru diambil alih oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Bambang.
Ia menjelaskan, warga membentuk tim ad hoc untuk menelusuri dokumen, melakukan pengukuran lahan, hingga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bahkan, pengukuran ulang dilakukan sebanyak tiga kali untuk memastikan kesesuaian batas dan data lahan.
Proses pengajuan kepada pemerintah daerah dimulai sekitar Agustus hingga September 2025. Setelah melalui penelusuran dokumen, termasuk Letter C, serta verifikasi lapangan, seluruh persyaratan akhirnya dinyatakan clear pada Oktober 2026.
Bambang menambahkan, kepastian status lahan juga memberikan dasar hukum bagi keberadaan tiga masjid di lingkungan perumahan tersebut. Dengan legalitas yang telah ditempuh, pemerintah daerah kini memiliki dasar untuk menyalurkan bantuan sesuai ketentuan.
Ia berharap keberhasilan penyerahan PSU Margahayu Kencana menjadi langkah penting dalam melindungi aset daerah sekaligus memastikan fasilitas umum dan sosial dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.*** Sopandi
















