• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

234 ASN Garut Masuk Gerbong Mutasi dan Promosi, 13 Camat serta 9 Lurah Dapat Penugasan Baru

byDeri Sanjaya
Jumat, 20 November 2026
Reading Time: 6 mins read
234 ASN Garut Masuk Gerbong Mutasi dan Promosi, 13 Camat serta 9 Lurah Dapat Penugasan Baru
ShareTweetSend

dejurnal.com, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut melakukan langkah penataan dan penyegaran organisasi birokrasi melalui agenda pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah perangkat daerah. Berdasarkan dokumen Release Pelantikan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 November 2026, sebanyak 234 aparatur tercantum dalam daftar pejabat yang mendapatkan penempatan dalam jabatan baru, mulai dari jabatan administrator, pengawas hingga jabatan fungsional.

Penataan tersebut menjangkau hampir seluruh lini pemerintahan daerah. Mulai dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, badan dan dinas, RSUD dr. Slamet Garut, kecamatan hingga kelurahan. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan komposisi dalam dokumen tersebut, dari total 234 PNS yang masuk daftar pelantikan, sebanyak 67 orang tercatat dalam jabatan administrator, 132 orang dalam jabatan pengawas, serta 35 orang dalam jabatan fungsional.

BacaJuga :

Indra dan Arifin Bawa Harapan Ciamis di Peparda Jawa Barat 2026

Dishub Purwakarta Harapkan Dukungan CSR PJB, Terkait Penerangan jalan di. Maniis

PERTINA Purwakarta Ukir Prestasi Di Porprov XV Jabar 2026, Atlet Putra Dan Putri Sabet Medali Perunggu

Besarnya jumlah aparatur yang masuk dalam penataan menunjukkan bahwa penyegaran birokrasi kali ini tidak hanya menyasar pejabat pada level pimpinan, tetapi juga jajaran pelaksana dan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik.

13 Camat Mendapat Penugasan Baru, Wilayah Kewilayahan Jadi Perhatian

Salah satu bagian yang cukup menyita perhatian dalam daftar penataan tersebut adalah masuknya 13 nama pejabat untuk menduduki jabatan camat di sejumlah wilayah Kabupaten Garut.

Ketiga belas nama tersebut yakni:

1. Deden Munawar sebagai Camat Banjarwangi.
2. Bambang Rudjianto sebagai Camat Blubur Limbangan.
3. Hendi Heryanto sebagai Camat Caringin.
4. Asep Harsono HS sebagai Camat Cihurip.
5. Ratu Ayu Dinar Wira Pertiwi sebagai Camat Cisompet.
6. Ahmad Mawardi sebagai Camat Garut Kota.
7. Ujang Kuswara sebagai Camat Malangbong.
8. Toni Hendriawan sebagai Camat Pameungpeuk.
9. Ganjar Ahadiat Tursana sebagai Camat Pangatikan.
10. Ripan Mulyadi sebagai Camat Pasirwangi.
11. Roesmin Noeryadin sebagai Camat Talegong.
12. Odik Sodikin sebagai Camat Tarogong Kaler.
13. Rakhmat Alamsyah sebagai Camat Tarogong Kidul.

Penempatan para camat tersebut memiliki arti strategis mengingat kecamatan merupakan perangkat kewilayahan yang menjadi penghubung langsung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

Camat tidak hanya bertanggung jawab menjalankan urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus mampu mengoordinasikan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tantangan yang dihadapi masing-masing kecamatan tentu berbeda. Persoalan infrastruktur, pelayanan administrasi, kemiskinan, pengangguran, persoalan sosial hingga pengembangan potensi ekonomi lokal membutuhkan kemampuan kepemimpinan dan koordinasi yang kuat.

Karena itu, penempatan camat baru diharapkan tidak berhenti pada pergantian pejabat, melainkan mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejumlah Dinas dan Badan Perkuat Struktur Organisasi

Penyegaran jabatan juga menyentuh sejumlah posisi strategis di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Garut.

Di lingkungan Sekretariat Daerah, terdapat Mekarwati yang tercantum sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Budiman Rahayu sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta Lipi Ahmad sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu, pada Inspektorat Daerah, Indra Satria Perdana masuk dalam daftar sebagai Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan. Posisi ini memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan internal pemerintahan, khususnya dalam penanganan investigasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan struktur organisasi juga terlihat melalui penempatan sejumlah pejabat sekretaris dinas dan badan.

Di antaranya Pebi Pebrianto sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Fahmi Prayoga sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Dicky Timor sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, serta Dadang Kurnia sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Idad Badrudin tercantum sebagai Sekretaris Dinas, sedangkan Wijiyono masuk dalam daftar sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, Gita Rahayu Kania Budi tercantum sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Ardhi Sjamsu Marich sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Dewi Martia Ningsih sebagai Sekretaris Dinas Sosial, serta Asep Surahman sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Penempatan pejabat sekretaris dinas dan badan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan administrasi, koordinasi program, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Manajemen RSUD dr. Slamet Garut Turut Mengalami Penyegaran

Perubahan jabatan juga menyentuh jajaran manajemen RSUD dr. Slamet Garut sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan utama di Kabupaten Garut.

Tiga nama yang tercantum dalam daftar jabatan administrator yakni Yodi Sirojudin sebagai Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, Zaini Abdilah sebagai Wakil Direktur Pelayanan, serta R.M. Willy Indrawillis sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Selain ketiga posisi tersebut, sejumlah jabatan kepala bagian dan kepala bidang di lingkungan rumah sakit juga masuk dalam daftar penempatan pejabat.

Penyegaran manajemen rumah sakit ini memiliki arti penting karena RSUD dr. Slamet Garut menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan mutu layanan, ketersediaan tenaga kesehatan, pengelolaan fasilitas, efektivitas anggaran hingga pemenuhan kebutuhan pasien.

Publik tentu berharap perubahan komposisi manajemen tersebut mampu memperkuat tata kelola rumah sakit, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

132 Pejabat Pengawas Masuk Penataan, 9 Lurah Mendapat Jabatan Baru

Dari total 234 PNS yang masuk dalam daftar pelantikan, jabatan pengawas menjadi kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 132 orang.

Salah satu bagian penting dalam kelompok ini adalah penempatan sembilan pejabat untuk menduduki jabatan lurah di sejumlah wilayah Kabupaten Garut.

Kesembilan nama tersebut adalah:

1. Asep Wahid sebagai Lurah Jayawaras.
2. Yadi Sugiarto sebagai Lurah Kota Kulon.
3. Arif Rahman sebagai Lurah Kota Wetan.
4. Cecep Abdulrojak sebagai Lurah Margawati.
5. Redy Renaldi sebagai Lurah Muarasanding.
6. Lazuardi Noor sebagai Lurah Regol.
7. Sukmawan sebagai Lurah Suci Kaler.
8. Nurjaman sebagai Lurah Sukajaya.
9. Ridwan Kurniawan sebagai Lurah Sukamentri.

Jabatan lurah merupakan salah satu posisi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berbagai kebutuhan warga, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan sosial, penanganan persoalan lingkungan, pemberdayaan masyarakat hingga koordinasi pembangunan, menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan kelurahan.

Oleh sebab itu, pejabat yang mendapatkan amanah sebagai lurah dituntut memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kehadiran lurah juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara warga dengan pemerintah kabupaten, sehingga berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Ikut Diperkuat

Selain penempatan camat dan lurah, penataan jabatan juga menyasar jajaran pengawas di tingkat kecamatan.

Sejumlah posisi kepala seksi yang masuk dalam daftar meliputi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Tidak hanya itu, sejumlah jabatan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan juga mengalami penempatan baru, di antaranya Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan.

Beberapa nama yang tercantum dalam penataan tersebut di antaranya Siti Nur Fauziah, Roni Ramdani, Nita Triana, Mohamad Fajar Subhi, Ayi Dangjunawar, Yopi Taufiq, Siti Ratna Komala, Budi Santosa, dan Iwan Setiawan.

Sementara pada tingkat kelurahan, sejumlah pejabat juga masuk dalam daftar penempatan jabatan sekretaris kelurahan.

Mereka adalah Desi Napilah di Kelurahan Jayawaras, Dani Jaelani di Kelurahan Karangmulya, Tika Kartika di Kelurahan Kota Kulon, Kurnia Gantina di Kelurahan Pakuwon, Dedeh Kurniasih di Kelurahan Sukagalih, Yovi Meilani di Kelurahan Sukamentri, serta Cahyo Dirgantoro Priyawan di Kelurahan Sukanegla.

Penataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap unsur administrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat bawah.

Sebab, sebaik apa pun kebijakan yang dirancang pemerintah kabupaten, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kesiapan aparatur di kecamatan dan kelurahan.

35 Jabatan Fungsional, Tenaga Kesehatan Mendominasi

Selain jabatan administrator dan pengawas, sebanyak 35 PNS lainnya tercantum dalam kelompok jabatan fungsional.

Dari komposisi yang tercantum dalam dokumen, penempatan tenaga kesehatan menjadi salah satu bagian yang cukup dominan, khususnya di RSUD dr. Slamet Garut dan sejumlah UPT Puskesmas.

Beberapa nama di antaranya Ulfah Fauziah sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian Erli Es Marga sebagai Penata Anestesi Ahli Madya pada RSUD dr. Slamet Garut, serta Dewi Yuliandani dan Rohbiana Ilman yang tercantum dalam jabatan Perawat Ahli Muda.

Pada sektor kesehatan masyarakat, terdapat Ika Kusumawati sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda.

Selain itu, sejumlah tenaga bidan juga masuk dalam daftar penempatan jabatan fungsional, baik pada jenjang ahli muda maupun ahli pertama. Mereka tersebar di berbagai UPT Puskesmas, di antaranya Cibatu, Cipanas, Cisurupan, Bayongbong, Blubur Limbangan, Bojongloa, Cibiuk, Cihurip, Citeras, Gadog, Singajaya, dan Tarogong.

Tidak hanya tenaga kesehatan, penempatan jabatan fungsional juga mencakup tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, nutrisionis, perencana, serta analis perdagangan.

Penempatan tersebut menjadi bagian dari penguatan profesionalisme aparatur berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.

Dengan demikian, kebutuhan pelayanan teknis di berbagai sektor diharapkan dapat ditangani oleh aparatur yang memiliki kapasitas sesuai bidang tugasnya.

Tantangan Besar Menanti: Mutasi Harus Berbanding Lurus dengan Kinerja

Penataan terhadap 234 PNS ini tentu membawa harapan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Garut.

Rotasi, mutasi, maupun penempatan pejabat dalam jabatan baru merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Namun, langkah tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas kerja, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pergantian pejabat tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif atau sekadar perubahan nama dalam struktur organisasi. Setiap penempatan harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat.

Terlebih, pejabat yang mendapatkan amanah baru harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami persoalan di wilayah atau perangkat daerah masing-masing, serta menyusun langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.

Bagi para camat dan lurah, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan. Mereka juga harus mampu membangun komunikasi dengan masyarakat, merespons persoalan sosial, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, serta memastikan pelayanan berjalan tanpa diskriminasi.

Sementara bagi pejabat dinas dan badan, keberhasilan harus tercermin dari efektivitas program, serapan dan pertanggungjawaban anggaran, pencapaian target kinerja, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Aspek transparansi, integritas, profesionalisme dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan jabatan.

Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Pergantian Jabatan

Dengan masuknya 234 PNS dalam daftar pelantikan tertanggal 20 November 2026, Pemerintah Kabupaten Garut kini dihadapkan pada pekerjaan besar untuk memastikan seluruh aparatur yang mendapatkan penempatan baru mampu menjalankan tugas secara optimal.

Masyarakat tentu berharap penyegaran birokrasi ini menjadi momentum mempercepat perbaikan pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

Terlebih, tantangan pemerintahan daerah semakin kompleks. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif dan tidak berbelit-belit.

Karena itu, keberhasilan penataan birokrasi tidak seharusnya diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, jabatan yang diperoleh, ataupun perubahan komposisi organisasi semata.

Ukuran sesungguhnya adalah perubahan kinerja setelah pelantikan berlangsung.

Apakah pelayanan semakin baik? Apakah koordinasi pemerintahan semakin efektif? Apakah program pembangunan semakin tepat sasaran? Dan yang paling penting, apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari penyegaran birokrasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada akhirnya akan menjadi tolok ukur keberhasilan penataan aparatur di Kabupaten Garut.

Sebanyak 234 PNS yang masuk dalam daftar pelantikan kini membawa tanggung jawab dan ekspektasi baru. Mereka bukan sekadar menempati kursi jabatan, melainkan mengemban amanah untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sebab, jabatan adalah amanah, bukan fasilitas kekuasaan. Dan keberhasilan seorang pejabat bukan diukur dari tingginya posisi yang diduduki, melainkan dari seberapa besar perubahan positif yang mampu dihadirkan bagi masyarakat Kabupaten Garut.***Willyesha

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Idad Badrudin Resmi Jabat Sekdis DPMD Garut, Karangan Bunga Ucapan Selamat Membanjiri Halaman Kantor

Next Post

Tari Wayang Buka Calendar of Event Galuh, Siswa Panawangan Angkat Filosofi Leluhur

Related Posts

Tari Wayang Buka Calendar of Event Galuh, Siswa Panawangan Angkat Filosofi Leluhur
deNews

Tari Wayang Buka Calendar of Event Galuh, Siswa Panawangan Angkat Filosofi Leluhur

Jumat, 20 November 2026
Idad Badrudin Resmi Jabat Sekdis DPMD Garut, Karangan Bunga Ucapan Selamat Membanjiri Halaman Kantor
deNews

Idad Badrudin Resmi Jabat Sekdis DPMD Garut, Karangan Bunga Ucapan Selamat Membanjiri Halaman Kantor

Jumat, 20 November 2026
Ciamis Bidik Wisatawan Luar Daerah Lewat Calendar of Event 2027
deNews

Ciamis Bidik Wisatawan Luar Daerah Lewat Calendar of Event 2027

Jumat, 20 November 2026
Indra dan Arifin Bawa Harapan Ciamis di Peparda Jawa Barat 2026
deNews

Indra dan Arifin Bawa Harapan Ciamis di Peparda Jawa Barat 2026

Jumat, 20 November 2026
Dishub Purwakarta Harapkan Dukungan CSR PJB, Terkait Penerangan jalan di. Maniis
depemerintahan

Dishub Purwakarta Harapkan Dukungan CSR PJB, Terkait Penerangan jalan di. Maniis

Jumat, 20 November 2026
PERTINA Purwakarta Ukir Prestasi Di Porprov XV Jabar 2026, Atlet Putra Dan Putri Sabet Medali Perunggu
deNews

PERTINA Purwakarta Ukir Prestasi Di Porprov XV Jabar 2026, Atlet Putra Dan Putri Sabet Medali Perunggu

Jumat, 20 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

FPPG Kecewa, Audiensi DPRD Terkait Zakat TPG Tak Dihadiri Disdik, Baznas dan BJB

Jumat, 21 Mei 2021

FPPG Tuding Potongan Massal Zakat TPG 2,5% Tanpa Persetujuan Muzaki, Sekda Garut : Saya Akan Tanya Kadisdik

Kamis, 29 April 2021

KabarDaerah

Manggis Wanayasa Kuasai Pasar Internasional

Kamis, 9 Maret 2023

Gelar Pesona Budaya Garut, Ketua DKKG : Even Tahunan Sebagai Wujud Implementasi Pemajuan Kebudayaan

Minggu, 23 November 2025

Daftar Tunggu Hingga 20 Tahun, Bupati Minta Kemenag Tambah Kuota Haji Kabupaten Bandung

Kamis, 1 Agustus 2024

GPII dan KAMMI Minta BK DPRD Garut Tegas Bersikap Dalam Dugaan Kasus Amoral Salah Satu Angota Legislatif

Kamis, 14 Mei 2020

Terpilih Jadi Ketua FPKBM Garut, Uleh Abdulah Rizal Fokus Benahi Lembaga Fiktif dan Dorong Kenaikan Indeks Pendidikan

Rabu, 10 Desember 2025

Kepala SMAN 2 Pagaden : Tidak akan Ada Lagi Bisnis Penjualan Buku Kepada Siswa/i

Selasa, 8 September 2020

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste