dejurnal.com, Garut – Komisi III DPRD Kabupaten Garut tengah menerima sekelompok warga masyarakat yang tergabung dalam Cipanas Bersatu ( CIBER).
Mereka sampaikan aspirasi mengenai persengketaan tanah. Audiensi berlangsung di ruang rapat komisi III, DPRD Garut, jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan audiensi berlangsung, selain sejumlah warga Cipanas Bersatu hadir pula dari sekelompok Organisasi Perangkat Desa (OPD),dan intansi yang bersangkutan pada persoalan tersebut
Pertemuan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai persoalan administrasi dan status hukum tanah yang dipersoalkan.
Demikian juga hal itu disampaikan warga dalam audiensi tersebut, yakni terdapat ada dua persoalan utama yang menjadi pembahasan.
Pertama, sengketa tanah yang berkaitan dengan SHM Nomor 264 Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler. Kedua, keberatan warga atas penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Garut.
Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi III DPRD Garut, Aji Kurnia, bersama anggota Komisi III, Asep Mulyana. Turut hadir perwakilan Inspektorat Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum Setda Garut, Camat Tarogong Kaler, Lurah Pananjung, serta perwakilan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Garut.
Sementara itu, pihak penyampai aspirasi diwakili oleh jajaran CIBER yang dipimpin langsung Ketua CIBER, Aditya Pribedi.
Komisi III Minta Camat Lakukan Kajian Awal
Berdasarkan berita acara hasil audiensi, Komisi III DPRD Garut menyepakati langkah awal berupa kajian terhadap persoalan tanah tersebut oleh Camat Tarogong Kaler.
Hasil kajian nantinya diminta disampaikan kepada Komisi III DPRD Garut untuk menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut bersama instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.
Dalam berita acara tersebut ditegaskan:
“Untuk penyelesaian masalah tanah ini agar dikaji terlebih dahulu oleh Camat Tarogong Kaler dan hasilnya untuk disampaikan pada Komisi III yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengundang BPN Kab. Garut.”
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat. DPRD tidak serta-merta mengambil kesimpulan mengenai keabsahan SHM Nomor 264, melainkan memilih meminta kajian terlebih dahulu dari pemerintah kecamatan.
Langkah ini penting agar persoalan yang berkembang dapat ditelusuri melalui data, dokumen administrasi, riwayat pertanahan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan.
Setelah hasil kajian diterima, Komisi III berencana menindaklanjutinya dengan mengundang Kantor Pertanahan Kabupaten Garut untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, persoalan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi berlanjut pada proses penelusuran yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penolakan Informasi Publik Ikut Dipersoalkan
Selain mempermasalahkan SHM Nomor 264, CIBER juga menyampaikan keberatan atas penolakan permohonan informasi publik dan dokumen administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.
Bagi warga, akses terhadap dokumen pertanahan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mengetahui secara terang duduk persoalan tanah yang sedang dipersengketakan.
Tanpa adanya informasi dan dokumen yang memadai, masyarakat merasa kesulitan melakukan penelusuran terhadap riwayat administrasi, dasar penerbitan sertifikat, maupun berbagai data lain yang dinilai berkaitan dengan objek sengketa.
Persoalan keterbukaan informasi ini menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik pada prinsipnya berkewajiban menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Namun, terdapat jenis informasi tertentu yang dapat dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, apabila terdapat permohonan informasi yang ditolak, badan publik perlu memberikan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi apabila tidak puas terhadap keputusan badan publik.
Dalam konteks persoalan SHM Nomor 264 ini, kejelasan mengenai alasan penolakan dokumen menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi bahwa masyarakat dipersulit ketika berupaya mencari kepastian hukum.
DPRD Diharapkan Kawal hingga Ada Kejelasan
Audiensi CIBER bersama Komisi III DPRD Garut menjadi momentum penting untuk mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, kesepakatan untuk melakukan kajian di tingkat kecamatan tentu baru merupakan tahapan awal. Masih diperlukan penelusuran dokumen dan klarifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.
Publik tentu berharap proses tersebut tidak berjalan berlarut-larut. Sebab, persoalan sengketa tanah bukan hanya menyangkut dokumen kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi pemerintahan.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara serius.
Sementara itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat memberikan informasi administratif secara objektif sesuai kewenangannya, sedangkan ATR/BPN perlu memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi yang dimiliki.***Willyesha
















