• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Minggu, November 22, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

KBPII Garut Dorong Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wapres, Ini Enam Alasan yang Diungkap

bydejurnalcom
Minggu, 22 November 2026
Reading Time: 6 mins read
KBPII Garut Dorong Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Kandidat Wapres, Ini Enam Alasan yang Diungkap
ShareTweetSend

dejurnal.com, Garut – Dinamika politik nasional terkait wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Kabupaten Garut. Setelah melalui serangkaian diskusi dan kajian serius terhadap perkembangan politik kebangsaan, KBPII Garut menyatakan akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan dua tokoh nasional, yakni Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad, sebagai kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Usulan tersebut bukan sekadar dorongan politik untuk menempatkan figur tertentu dalam lingkaran kekuasaan. KBPII mengklaim bahwa aspirasi tersebut lahir dari pertimbangan yang mencakup aspek konstitusional, kapasitas kepemimpinan, stabilitas politik, sosial budaya, hingga tantangan ekonomi nasional ke depan.

BacaJuga :

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

 

Dalam pandangan organisasi tersebut, posisi Wakil Presiden memiliki arti strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat konsolidasi politik nasional, serta memastikan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan secara efektif.

 

KBPII Jawa Barat memandang bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana dinamika yang menjadi dasar pernyataan mereka, proses pengisiannya harus segera ditempuh melalui mekanisme konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan.

 

Dasar hukum yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

 

KBPII juga menyoroti agenda politik yang disebut menargetkan pengajuan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, dengan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Mereka berharap seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berubah menjadi polemik politik yang justru mengganggu stabilitas nasional.

 

Bagi KBPII, Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan sosok pengganti untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Lebih dari itu, diperlukan figur yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta komitmen kuat untuk menjaga konstitusi dan kepentingan rakyat.

 

“Indonesia sedang tidak mencari sekadar pengganti Wakil Presiden. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, dan stabilitas politik kebangsaan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan KBPII Jawa Barat.

 

Enam Pilar yang Menjadi Dasar Usulan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad

 

KBPII Garut mengemukakan enam pilar pertimbangan yang menjadi landasan dalam mengusulkan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

1. Kapasitas kepemimpinan dan kemampuan membangun komunikasi politik

 

Pertimbangan pertama berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan. Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional, khususnya dalam membangun komunikasi dan menjembatani kepentingan berbagai kekuatan politik.

 

Pengalaman keduanya di lingkungan legislatif dan Partai Gerindra dipandang sebagai modal penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan parlemen.

 

Menurut KBPII, Wakil Presiden tidak seharusnya hanya menjalankan fungsi seremonial atau sekadar mendampingi Presiden dalam kegiatan kenegaraan. Jabatan tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan pemerintahan, membaca dinamika politik, serta menjadi penghubung yang efektif antara eksekutif dan legislatif.

 

Kemampuan membangun komunikasi lintas partai dan kelompok politik juga dianggap penting agar program strategis pemerintah tidak terhambat oleh persoalan komunikasi, pembahasan regulasi, maupun kepentingan politik di parlemen.

 

Dengan demikian, Wakil Presiden diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai tantangan pemerintahan, bukan justru menambah kompleksitas hubungan antarlembaga negara.

 

2. Legitimasi konstitusional dan rekam jejak pengabdian

 

Pilar kedua menyangkut aspek normatif dan yuridis. KBPII menilai bahwa calon Wakil Presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat.

 

Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dipandang memiliki pengalaman politik serta rekam jejak pengabdian lebih dari satu dekade bersama Presiden Prabowo Subianto.

 

Bagi organisasi tersebut, pengalaman dalam perjalanan politik dan pemerintahan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesiapan seseorang dalam mengemban amanah kenegaraan.

 

Namun, KBPII juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan konstitusi. Seluruh persyaratan, mekanisme pengusulan, verifikasi administrasi, serta proses pemilihan di MPR harus dilaksanakan secara sah dan transparan.

 

Legitimasi seorang Wakil Presiden, menurut mereka, tidak boleh hanya dibangun melalui kesepakatan elite politik, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 

3. Filosofi kebangsaan: Jabatan adalah amanah, bukan hadiah politik

 

Pilar ketiga berkaitan dengan nilai filosofis dan ideologi kebangsaan.

 

KBPII berpandangan bahwa jabatan Wakil Presiden bukanlah hadiah politik, kompensasi kekuasaan, ataupun bentuk balas jasa atas kedekatan dengan pemimpin.

 

Jabatan tersebut merupakan amanah besar yang menuntut kesetiaan terhadap negara, konstitusi, Pancasila, serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

 

Dalam konteks ini, Wakil Presiden harus menjadi figur yang mampu memperkuat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan sendiri yang berpotensi melahirkan persaingan di dalam pemerintahan.

 

KBPII menilai hubungan Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas dasar keselarasan visi, pembagian tanggung jawab, komunikasi yang sehat, dan komitmen terhadap keberhasilan pemerintahan.

 

Kepemimpinan nasional tidak boleh terjebak pada pertarungan pengaruh ataupun ambisi pribadi. Sebaliknya, keduanya harus berjalan dalam satu arah untuk memastikan kepentingan bangsa berada di atas kepentingan kelompok maupun individu.

 

4. Stabilitas politik dan soliditas koalisi pemerintahan

 

Pilar keempat berkaitan dengan stabilitas politik nasional.

 

KBPII menilai bahwa kesepahaman partai-partai koalisi mengenai mekanisme penentuan calon Wakil Presiden, termasuk ruang pengambilan keputusan yang diberikan kepada Presiden Prabowo dan Partai Gerindra sebagaimana dipahami dalam dinamika politik tersebut, perlu dihormati.

 

Dalam pandangan KBPII, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan dua figur yang dapat dipertimbangkan dalam kerangka menjaga konsolidasi politik pemerintahan.

 

Keduanya dinilai memahami karakter dan dinamika internal Partai Gerindra serta memiliki pengalaman dalam berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

 

Namun, stabilitas koalisi tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya membagi posisi kekuasaan. Stabilitas harus dibangun melalui kesepakatan yang sehat, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen bersama untuk menjalankan program pemerintahan.

 

KBPII berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan persaingan yang merusak hubungan antarpartai pendukung pemerintah.

 

Sebab, soliditas pemerintahan hingga 2029 menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan secara konsisten.

 

5. Representasi sosial budaya dan kemampuan merangkul keberagaman

 

Pilar kelima menyangkut aspek sosial budaya kebangsaan.

 

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, serta kepentingan masyarakat. Karena itu, seorang Wakil Presiden harus memiliki kemampuan memahami dan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

 

KBPII Jawa Barat menilai Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad memiliki karakter kepemimpinan yang dapat dipertimbangkan dari aspek ketegasan, keterbukaan, kesantunan, dan kemampuan membangun komunikasi politik.

 

Keduanya juga dipandang memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kelompok, mulai dari lingkungan parlemen, akademisi, pesantren, masyarakat sipil, pelaku ekonomi, hingga unsur TNI dan Polri.

 

Dalam perspektif sosial budaya, kemampuan memahami karakter masyarakat abangan, santri, maupun priyayi menjadi modal penting untuk membangun kepemimpinan yang inklusif.

 

Wakil Presiden diharapkan mampu berbicara dengan bahasa kebangsaan, memahami aspirasi kalangan pesantren, sekaligus mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kecil.

 

Kemampuan tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan politik di ruang digital.

 

KBPII berharap kepemimpinan nasional ke depan tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa.

 

6. Kemampuan mengawal agenda strategis ekonomi nasional

 

Pilar keenam berkaitan dengan tantangan ekonomi Indonesia ke depan.

 

KBPII menilai pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemampuan manajerial, memahami tata kelola pemerintahan, serta mampu mendukung percepatan agenda pembangunan nasional.

 

Sejumlah program strategis yang menjadi perhatian meliputi hilirisasi industri, transisi energi, penguatan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

 

Agenda-agenda tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

 

Dalam hal ini, pengalaman politik dan jejaring legislatif dinilai dapat menjadi modal untuk membantu pemerintah membangun komunikasi dengan parlemen dalam pembahasan undang-undang, investasi, serta kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

 

KBPII juga menekankan pentingnya menjaga prinsip ekonomi Pancasila, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menghadirkan pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

 

Bukan Sekadar Loyalitas, Wakil Presiden Harus Mampu Memperkuat Presiden

 

Di luar enam pilar tersebut, KBPII Garut menegaskan bahwa kriteria Wakil Presiden tidak semestinya hanya diukur berdasarkan popularitas, kedekatan politik, ataupun kekuatan dukungan partai.

 

Lebih dari itu, diperlukan figur yang memiliki integritas, kematangan kepemimpinan, kesiapan menjalankan tugas kenegaraan, serta komitmen terhadap keberhasilan pemerintahan.

 

KBPII berpandangan bahwa loyalitas seorang pemimpin tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan personal semata. Loyalitas harus diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap konstitusi, kepentingan negara, dan keberhasilan program pemerintahan.

 

Wakil Presiden yang ideal adalah sosok yang mampu bekerja secara profesional, memberikan masukan kritis kepada Presiden, serta memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

 

Organisasi tersebut juga mengakui bahwa masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.

 

Karena itu, usulan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad ditegaskan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, bukan keputusan sepihak yang menggantikan kewenangan konstitusional.

 

Salah satu pesan yang menjadi penekanan dalam pernyataan sikap tersebut berbunyi:

 

“Prabowo tidak membutuhkan Wakil Presiden yang ingin menjadi Presiden besok pagi. Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang ingin memastikan Presiden berhasil hari ini.”

 

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan KBPII mengenai pentingnya keselarasan kepemimpinan nasional. Wakil Presiden harus mampu memperkuat Presiden dalam menjalankan pemerintahan, bukan menjadikan jabatan tersebut sebagai panggung untuk membangun persaingan kekuasaan.

 

Ketua KBPII Garut: Aspirasi Harus Dikawal dengan Cara Konstitusional

 

Menutup pernyataan sikapnya, Ketua KBPII Garut, Dindin Elfajr, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua nama yang dapat diusulkan kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.

 

KBPII juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal setiap tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden agar berlangsung secara damai, demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Menurut organisasi tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh dijadikan arena pertarungan kepentingan politik yang mengabaikan kepentingan bangsa.

 

Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

 

KBPII berharap siapa pun yang nantinya terpilih melalui mekanisme konstitusional dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan rakyat, serta membantu Presiden mewujudkan agenda pembangunan hingga 2029.

 

Lebih jauh, kepemimpinan nasional yang kuat, solid, dan berorientasi pada kepentingan publik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

 

Bagi KBPII Garut, perbedaan pilihan politik tidak boleh menghilangkan semangat persatuan. Aspirasi boleh berbeda, tetapi kepentingan bangsa harus tetap menjadi tujuan bersama.

 

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan semangat kebangsaan yang menjadi pesan utama organisasi:

 

“Siapa Pun Anak Bangsa, Satu Napas untuk Indonesia.”***Willyesha

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Related Posts

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas
deNews

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Sabtu, 21 November 2026
Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri
depemerintahan

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Sabtu, 21 November 2026
Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur
deNews

Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur

Sabtu, 21 November 2026
Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku
deNews

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

Sabtu, 21 November 2026
UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan
depemerintahan

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sabtu, 21 November 2026
Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan
deNews

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

Sabtu, 21 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Peternakan Ayam Manggis Tepis Tudingan Perusahaan Tak Salurkan CSR

Senin, 4 November 2019

Quo Vadis Bupati Garut, Kadisdikmu Bikin Para Guru Meringis

Minggu, 2 Mei 2021

KabarDaerah

Ribuan Buruh Purwakarta Unjuk Rasa Tuntut UU Cipta kerja Dibatalkan

Selasa, 6 Oktober 2020

Pemdes Cipanengah Gelar Rapat Terbatas Dengan Poktan, Bahas Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat

Jumat, 11 Juli 2025

Polsek Jatiluhur Evakuasi Orang Yang Diduga Mengalami Gangguan jiwa Ke Rumah sakit

Minggu, 3 Mei 2020

Pasca Ops Ketupat, Polsek Pusakanagara Gelar Ops Yustisi Gaktibplin Protokol Kesehatan Covid-19

Minggu, 23 Mei 2021

Akses Layanan Pegadaian di MPP Bale Madukara Purwakarta

Kamis, 16 Januari 2025

Dandim Garut : Dukung Reaktivitas Dan Revitalisasi Stasiun Dan Terminal

Selasa, 13 Oktober 2020

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste