dejurnal.com, Garut – Persoalan sampah di Kabupaten Garut semakin membutuhkan perhatian serius. Di tengah tingginya volume sampah yang belum tertangani secara optimal, kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu kekuatan penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan potensi bencana.
Semangat tersebut ditunjukkan para pemuda Dayeuhandap Raya, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Bersama anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mereka turun langsung melaksanakan aksi gotong royong membersihkan tumpukan sampah di sepanjang aliran Sungai Cimaragas, Minggu (22/11/2026).
Aksi lingkungan ini melibatkan warga RW 29 serta RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 17. Gerakan tersebut lahir dari inisiatif para pemuda yang merasa prihatin terhadap kondisi sungai yang berpotensi tercemar akibat perilaku membuang sampah sembarangan.
Bagi mereka, sungai bukan tempat pembuangan akhir sampah. Sungai merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keselamatan warga yang tinggal di sepanjang alirannya.
Kehadiran Yudha Puja Turnawan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan masyarakat sekaligus ajakan agar persoalan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat.
Pemuda Mengambil Inisiatif, Sungai Cimaragas Perlu Diselamatkan
Yudha Puja Turnawan mengungkapkan bahwa kegiatan bersih-bersih Sungai Cimaragas berawal dari kepedulian dan inisiatif para pemuda Dayeuhandap Raya.
Menurutnya, kesadaran generasi muda untuk mengambil tindakan nyata merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
Ia menilai, persoalan sampah di sungai tidak boleh dipandang sebelah mata. Selain merusak keindahan lingkungan, tumpukan sampah dapat menghambat aliran air, menyumbat saluran, mencemari ekosistem, dan meningkatkan risiko banjir, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
“Ini merupakan kegiatan yang diinisiasi langsung oleh para pemuda di lingkungan Dayeuhandap Raya. Mereka memiliki kepedulian dan kesadaran bahwa sungai harus dijaga bersama. Kami hadir untuk memberikan dukungan sekaligus bergotong royong membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Sungai Cimaragas,” ungkap Yudha.
Ia juga mengingatkan bahwa Sungai Cimaragas memiliki kawasan hulu yang berada di wilayah pegunungan, termasuk kawasan Gunung Karacak dan Karacak Valley.
Karena itu, menjaga kebersihan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Kerusakan lingkungan di satu titik dapat memberikan dampak terhadap wilayah lain yang berada dalam satu aliran sungai.
Terlebih saat memasuki musim penghujan, keberadaan sampah yang menumpuk di sungai berpotensi memperburuk kondisi apabila tidak segera ditangani.
Pemerintah Turun Bersama Masyarakat, Kolaborasi Lintas Sektor Diperlukan
Aksi gotong royong tersebut turut mendapat dukungan dari sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Edi Kuntoro, perwakilan Dinas PUPR beserta UPT PUPR Garut Kota dan UPT PUPR Karangpawitan, unsur kecamatan, kelurahan, serta pengelola Bank Sampah Kelurahan Sukamantri, Pak Yana.
Ketua RW 29 yang juga merupakan ASN di lingkungan Dinas PUPR turut mendampingi kegiatan bersama para pemuda dan masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa penanganan persoalan sampah membutuhkan kerja sama lintas sektor. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pemerintah kecamatan, kelurahan, pengurus RT/RW, komunitas lingkungan, dan masyarakat harus memiliki komitmen yang sama.
Namun, kegiatan gotong royong juga harus diikuti langkah konkret setelah sampah dibersihkan. Jangan sampai sampah yang sudah diangkat hanya berpindah tempat tanpa penanganan dan pengelolaan yang sesuai.
Selain itu, diperlukan pengawasan berkala terhadap titik-titik rawan pembuangan sampah ilegal agar sungai tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah.
Pesan yang disampaikan para pemuda Dayeuhandap Raya sangat jelas: membuang sampah ke sungai merupakan tindakan yang merugikan kepentingan bersama.
Sampah yang dibuang oleh satu orang dapat menjadi persoalan bagi ratusan bahkan ribuan orang lainnya. Ketika aliran air tersumbat dan banjir terjadi, masyarakat di sekitar sungai menjadi pihak yang ikut menanggung akibatnya.
Produksi 1.100 Ton Sampah per Hari, Sekitar 700 Ton Belum Tertangani Optimal
Di balik aksi bersih-bersih Sungai Cimaragas, terdapat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa produksi sampah di Kabupaten Garut diperkirakan mencapai sekitar 1.100 ton setiap hari.
Sementara itu, sampah yang dapat diangkut dan dikelola Dinas Lingkungan Hidup di 13 kecamatan baru sekitar 400 ton per hari.
Artinya, terdapat selisih kurang lebih 700 ton sampah setiap hari yang belum terangkut atau tertangani melalui layanan pengelolaan sampah secara optimal.
Angka tersebut menjadi gambaran betapa besarnya tantangan yang dihadapi Kabupaten Garut dalam membangun sistem pengelolaan persampahan.
Apabila persoalan ini tidak segera diatasi melalui kebijakan yang terukur, sampah yang tidak tertangani berpotensi menumpuk di lingkungan permukiman, lahan kosong, saluran drainase, bantaran sungai, hingga kawasan yang tidak semestinya menjadi tempat pembuangan.
Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan pengangkutan dan pembersihan ketika terjadi penumpukan. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Diperlukan penambahan armada pengangkut, peningkatan fasilitas pengolahan, penguatan tempat pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah ilegal.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat sesaat.
Pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan pembuangan sampah ilegal juga dapat dipertimbangkan, disertai penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Bank Sampah Harus Diperluas, Jangan Hanya Menjadi Program Seremonial
Salah satu solusi yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penguatan bank sampah di tingkat kelurahan.
Pengelolaan Bank Sampah Kelurahan Sukamantri yang melibatkan partisipasi masyarakat dinilai dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Garut.
Melalui bank sampah, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah masing-masing.
Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, dan material lain yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dikumpulkan untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
Dengan pola tersebut, sampah tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai barang buangan, melainkan dapat menjadi sumber manfaat ekonomi sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Konsep 3R atau Reduce, Reuse, Recycle harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, Reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih layak, sedangkan Recycle berarti mendaur ulang material agar dapat dimanfaatkan kembali.
Gerakan ini harus dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW, sekolah, pasar, perkantoran, hingga pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Setiap kelurahan idealnya memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berjalan secara konsisten, didukung pembinaan, pendampingan, sarana, dan kepastian pemasaran hasil pemilahan.
Bank sampah jangan hanya dibentuk untuk memenuhi administrasi program, tetapi harus benar-benar hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dorongan Anggaran Minimal 3 Persen APBD untuk Persampahan
Persoalan sampah juga berkaitan erat dengan keberpihakan anggaran pemerintah daerah.
Dalam pembahasan kegiatan tersebut, muncul pandangan mengenai perlunya alokasi anggaran penanganan sampah minimal 3 persen dari APBD Kabupaten Garut, yang diperkirakan setara dengan sekitar Rp150 miliar.
Dorongan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan persampahan membutuhkan pembiayaan yang serius dan berkelanjutan.
Anggaran yang memadai diperlukan untuk memperkuat berbagai kebutuhan, mulai dari pengadaan armada pengangkut, pembangunan fasilitas pengolahan, penyediaan tempat penampungan sementara, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas petugas kebersihan, hingga edukasi masyarakat.
Namun, besarnya anggaran juga harus diikuti dengan perencanaan yang tepat, transparansi penggunaan, serta evaluasi terhadap capaian pelayanan.
Publik perlu mengetahui sejauh mana anggaran persampahan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah yang tidak tertangani.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur, bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap.
Retribusi Sampah Harus Diimbangi Pelayanan yang Layak
Selain dukungan APBD, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi persampahan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
Retribusi dapat menjadi salah satu sumber pendukung keberlangsungan pelayanan kebersihan. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai jumlah warga yang menjadi sasaran pelayanan, jumlah wajib retribusi, tingkat kepatuhan pembayaran, serta besaran penerimaan yang berhasil dihimpun.
Data tersebut penting agar kebijakan peningkatan retribusi tidak hanya menjadi tuntutan kepada masyarakat, tetapi juga disertai pertanggungjawaban pemerintah.
Masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar retribusi berhak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang layak, terjadwal, dan konsisten.
Dengan demikian, terbangun hubungan yang seimbang antara kewajiban masyarakat dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
Jangan Biarkan Aksi Bersih Sungai Berhenti sebagai Kegiatan Sesaat
Aksi bersih-bersih Sungai Cimaragas di Dayeuhandap Raya seharusnya menjadi awal dari gerakan lingkungan yang lebih besar.
Membersihkan sungai memang penting, tetapi menjaga agar sampah tidak kembali dibuang ke sungai merupakan pekerjaan yang jauh lebih penting dan membutuhkan komitmen jangka panjang.
Karena itu, perlu ada tindak lanjut berupa pengawasan rutin, edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan lingkungan, serta koordinasi antara pemerintah dan warga.
Gerakan pemuda Dayeuhandap Raya juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kabupaten Garut untuk membangun kepedulian serupa.
Yudha Puja Turnawan mengapresiasi inisiatif dan semangat para pemuda yang telah menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata.
Menurutnya, perubahan lingkungan tidak akan terjadi apabila seluruh pihak hanya menunggu pemerintah bergerak. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, sementara pemerintah berkewajiban menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan pelayanan yang memadai.
“Generasi muda Dayeuhandap Raya sudah memberikan contoh yang sangat baik. Mereka tidak hanya berbicara tentang pentingnya menjaga lingkungan, tetapi langsung bergerak melakukan aksi nyata. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat, pengurus RT/RW, kelurahan, kecamatan, maupun pemerintah daerah, untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sampah Bukan Sekadar Persoalan Kebersihan, tetapi Ujian Tata Kelola Pemerintahan
Persoalan sampah di Kabupaten Garut sesungguhnya bukan hanya menyangkut perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang efektif.
Ketika produksi sampah diperkirakan mencapai 1.100 ton per hari, sementara kemampuan pengangkutan dan pengelolaan baru sekitar 400 ton, pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh.
Mulai dari kapasitas armada, pemerataan layanan antarwilayah, ketersediaan fasilitas pengolahan, efektivitas anggaran, hingga pengawasan terhadap pembuangan sampah ilegal.
Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh terus-menerus menyalahkan pemerintah tanpa melakukan perubahan perilaku.
Keduanya harus berjalan beriringan. Pemerintah menyediakan sistem dan pelayanan, masyarakat membangun kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan.
Aksi pemuda Dayeuhandap Raya di Sungai Cimaragas telah memberikan pesan penting bahwa menjaga lingkungan tidak harus menunggu instruksi. Perubahan bisa dimulai dari kepedulian warga, kemudian diperkuat melalui kebijakan pemerintah.
Sebab, sungai bukan tempat pembuangan sampah. Sungai adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.
Apa yang dibuang ke sungai hari ini, bisa menjadi bencana yang harus ditanggung masyarakat esok hari.***Willyesha

















