Dejurnal.com, Cianjur – Kepala Desa serta Ketua BPD Desa Cimanggu Kecamatan Cibeber dinilai kangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, terkait aturan Pengangkatan Perangkat Desa, jabatan Kepala Dusun 2.
Tokoh Masyarakat Desa Cimanggu yang enggan disebut namanya menilai, kebijakan yang diambil Kepala Desa dan Ketua BPD berseberangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dimana dalam Permendagri sudah di atur tata cara Pengangkatan Perangkat Desa sesuai regulasi.
“Di kutip dari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015, TENTANG, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, (2) Persyaratan Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat,” imbuh Tokoh Masyarakat itu.
Terkait hal itu, Kepala Desa Cimanggu, Apendi bersama Ketua BPD Dasep, Sekdes, disaksikan Babinkamtibmas serta Babinsa, merubah pernyataan sebelum yang mencentuskan bahwa betul yang bersangkutan (Ece-red) saat pencalonan menggunakan ijazah SMP, itu pun sudah ada kesepakatan dengan BPD.
Dalam musyawarah yang di laksanakan di Kantor Desa Cimanggu, pernyataan Kepala Desa tersebut mendadak berubah, dengan alasan penjelasan melalui sambungan telepon seluler terkendala masalah signal.
“Saudara Ece bukanlah Kepala Dusun 2, jabatan tersebut di sandang saudaranya Ece, yaitu Tedi, yang akrab di sapa sonay, dari awal yang menjabat Kadus 2 adalah Tedi alias Sonay, Ece hanya di pebantukan mendampingi Tedi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kadus 2,” ralat Apendi.
Pernyataan Kades Cimanggu Apendi, malah dibantah oleh Ece.
“Fakta di lapangan dan hasil pemilihan Kadus, saya terpilih menjadi Kadus 2, dan selama 2 tahun saya menjabat posisi Kepala Dusun, hal itu di perkuat dengan di terimanya gaji Rp.2000.000 / bulan, selama 2 tahun, dan saya pun heran dengan bermodal ijazah SMP bisa lulus seleksi/ verifikasi pencalonan,” Bantah Ece saat di konfirmasi di rumahnya.
Bantahan Ece pun bertolak belakang dengan penjelasan Dasep Ketua BPD Desa Cimanggu, Dasep saat mengikuti Musyawarah di Kantor Desa
“Saat itu, saya sebagai Panitia seleksi, dan seharusnya pemilihan ini tidak harus di gelar, karena permintaan Masyarakat, Kadus ingin di pilih langsung oleh Masyarakat, untuk itu maka digelarlah Pemilihan Kepala Dusun, dan saya salah satunya yang duduk di ke panitian Pemilihan, mengangkat perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, perlu di ketahui Calon yang tidak memiliki ijazah SMU bukan hanya Ece saja ” jelas Dasep
Pada dasarnya jika Kades dan Ketua BPD, serta Panitia penyelenggara Pilkadus, dari awal berkomitmen serta berpegang teguh Pada Permendagri Nomor: 83 Tahun 2015, tentulah pemilihan Kepala Dusun 2 yang di gelar tahun 2017 tidak akan berbuntut panjang seperti ini, ungkap HN tokoh Masyarakat yang ingin namanya di samarkan
Saat Musyawarah berlangsung Babinsa Desa Cimanggu ikut berkomentar. ” Mungkin saja ini faktor ketidak tahuan Kades,” tutur Babinsa.
Sementara itu Camat Cibeber Ali Akbar selaku pengawas Desa-Desa di wilayahnya, melalui sambungan telepon seluler menatakan akan memanggil Ece.
“Nanti saya akan panggil Ece untuk di konfirmasi dan di pertemukan kembali dengan awak media, keberadaan Ece di Pemerintahan Desa Cimanggu tidak tecatat sebagai perangkat Desa (Kadus 2), yang menduduki jabatan tersebut saudara Tedi,” pungkas Camat.***Rik/ Hers
