Dejurnal.com, Garut – LSM Jihad bersama GNPK RI Kabupaten Garut beraudiensi dengan KCD Pendidikan Jabar Wilayah XI untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan tingkat SMA/SMK di Kabupaten Garut.
Perwakilan Jihad, Ihin Solihin meminta kepada KCD Pendidikan Jabar Wilayah XI agar secara terbuka memberikan data siswa dan juga guru honorer yang ada di Kabupaten Garut.
“Kami melihat persoalan guru honorer ini menjadi persoalan prinsip yang harus dibenahi,” ujarnya.
Menurut Ihin, para guru honorer yang ada di SMK dan SMA cenderung tidak jelas karena justru banyaknya menggarap tata usaha.
“Ditambah lagi kejelasan mereka baik dari sisi status ataupun gajinya, memakai aturan mana,” ungkapnya.
Sementara dari GNPK RI yang diwakili Asep Yani mengungkapkan berbagai persoalan yang telah terjadi di SMA dan SMK yang ada di wilayah Kabupaten Garut.
“Di antaranya terkait dana PIP yang banyak penyiasatan, dugaan Ijazah Palsu, lahan negara yang dipakai sekolah swasta, PPDB dan yang paling prinsip penahanan ijazah karena nunggak keuangan,” ungkap Asep Yani, Rabu (17/3/2021).
Menurut Asep Yani, Kepala Cabang Dinas sudah berganti-ganti namun permasalahan-permasalahan belum selesai, bahkan seakan ada pembiaran sehingga permasalahan malah bertambah.
“Kami sudah membawa beberapa permasalahan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, namun belum ada tindak lanjut dan bahkan dikembalikan lagi ke KCD untuk diselesaikan,” tuturnya.
Dalam audien tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah XI tidak hadir dan mendelegasikan kepada pengawas dan Kasubag TU.
Namun demikian pihak KCD Wilayah XI menampung segala persoalan yang disampaikan dan akan meneruskan kepada kepala untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Kami berterima kasih atas masukannya, akan kami tampung dan selanjutnya akan disampaikan kepada kepala untuk ditindaklanjuti,” pungkas Kasubag TU.***Raesha
