Dejurnal.com, Garut – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Garut telah selesai digelar di Pendopo Kabupaten Garut, beberapa hari lalu. Namun, beberapa kalangan menyoroti dan mempertanyakan pelaksanaan Musrenbang tersebut, pasalnya pada saat pleno musrenbang tidak dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ketua Fraksi yang hadir pun sangat minim, padahal sejatinya kehadiran Ketua DPRD dalam musrenbang tersebut sangat mempengaruhi secara politik.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD dalam Musrenbang itu karena dikhawatirkan mempengaruhi terhadap arah rencana pembangunan oleh eksekutif.
“Dalam menentukan kebijakan pembangunan, ada pokok-pokok pikiran para anggota legislatif, dan hadirnya Ketua DPRD secara repsentatif bisa mewakili untuk menentukan RKPD yang disepakati bersama,” ujarnya.
Dalam pandangan anggota legislatif yang enggan disebutkan namanya ini menandaskan, ketidakhadiran Ketua DPRD dalam momen musrenbang bisa saja mempengaruhi terhadap kebijakan SKPD dalam menentukan skala prioritas.
“Istilahnya karena tidak ada penekanan dari Ketua DPRD dalam musrenbang, pokok-pokok pikiran anggota legislatif bisa menjadi terabaikan,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKS H. Jajang menyebutkan benar bahwa Musrenbang dan penyusunan APBD harus disepakati oleh eksekutip dan legislatip.
“Soal ketidakhadiran pimpinan saya kurang tahu,” jawabnya pada dejurnal.com.
Ia pun mengaku tidak hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut. “Saya tidak hadir karena undangan mendadak, saya sedang di luar kota, undangan datang hari senin, acara hari selasa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Dra. Hj. Euis Ida Wartiah M.Si menegaskan agar siapapun tidak perlu khawatir terhadap ketidakhadiran dirinya dalam Musrenbang Kabupaten Garut kemarin karena hal itu sudah dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif pada saat konsultasi publik.
“Tidak (merubah hasil musrenbang) kan sudah ada pembahasan, 9 Maret pun sudah paripurna hasil reses, disampaikan kepada eksekutif. Dan saya pun sudah memberikan sambutan ke Bappeda untuk disampaikan ke Bappeda Provinsi,” tuturnya kepada dejurnal.com melalui aplikasi perpesanan, Sabtu (20/3/2021).
Adapun dirinya tak hadir pada acara musrenbang pleno di Pendopo, kata Ketua DPRD, karena pada saat undangan musrenbang surat terlambat diterima sedangkan pimpinan sudah mengagendakan kegiatan lain.
“Intinya hasil musrenbang sudah representatif,” pungkasnya.***Raesha
