Dejurnal.com, Ciamis – Menyusul adanya laporan dari sejumlah sukwan (sukarelawan) nakes (tenaga kesehatan) yang tidak masuk ke Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), Kementerian Kesehatan RI, Komisi A DPRD Ciamis, mendesak Dinas Kesehatan memperjuangkan nasib semua tenaga kesehatan (nakes) berstatus sukwan, agar ikut seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2023.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, nakes yang diusulkan untuk ikut seleksi PPPK tahun 2023 sebanyak 1.133, namun di SISDMK Kemenkes, hanya ada 800 orang saja yang tercatat.
“Untuk permasalahan nakes yang tidak masuk SISDMK, itu katanya ada error berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan. Tapi masa sih error nya sampai ratusan orang,” ujar Jaenal saat rapat soal PPPK bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BKPSDM, Selasa (7/11/2022).
Komisi A pun meminta penjelasan ke pihak Dinas Kesehatan, terkait proses rekrutmen, tahapan hingga kendala apa saja yang terjadi dalam proses rekrutmen PPPK nakes.
Sebagai contoh, ada 53 nakes yang tidak bisa ikut seleksi PPPK, lantaran tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat administrasi untuk calon PPPK nakes yakni harus punya STR (surat tanda registrasi).
“Kalau STR nya itu sudah habis masa berlaku (5 tahun) maka otomatis gugur dan tidak bisa ikut seleksi. Nah persoalan yang seperti ini, harus diperjuangkan oleh Dinas terkait yakni Dinkes, agar mereka (sukwan) bisa tetap ikut seleksi PPPK,” jelasnya.
Komisi A memandang masih ada waktu untuk memperjuangkan nasib sukwan nakes di Ciamis, agar mereka bisa tetap ikut seleksi.
Komisi A DPRD Ciamis meminta Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan 300 an honorer nakes, supaya masuk ke Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Kementerian Kesehatan RI.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi A Fraksi PKS Ade Amran, menjelaskan bahwa pihaknya segera melakukan kegiatan Rapat Kerja ini sebagai upaya agar rekrutmen P3K terlaksana dengan maksimal.
Apalagi ada aduan dari para honorer tenaga kesehatan yang tidak terakomodir karena belum masuk SDMK.
“Kami ingin, Rekrutmen PPPK ini bisa maksimal menyerap tenaga honorer yang sudah mengabdi, prioritasnya tepat sasaran, tentu dengan mengikuti mekanisme yang benar, sehingga hasilnya bisa berkualitas. Dan bukan PPPK Nakes saja ya, termasuk tenaga pendidikan dan lainnya. Kami ingin, khususnya tenaga honorer putra daerah diberi kesempatan seluas-luasnya.” tegas politisi PKS ini.***Adbur
