Dejurnal.com, Garut – Beberapa aktifis Garut bersuara memberikan tanggapan terkait adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pameungpeuk yang bekerja di Saudi dan sedang berharap uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten Garut untuk bisa pulang kampung halamannya.
Salah satunya datang dari aktifis jurnalis Sitorus yang merasa jengah dengan tingkah laku pejabat publik di lingkup Pemda Kabupaten Garut, di saat kondisi warga masyarakatnya dalam kesulitan minta tolong selalu jadi alasan anggaran terbatas bahkan hampir habis tidak bisa bantu.
“Eh giliran untuk perjalanan dinas keluar provinsi ada, luar biasa ini, seolah tidak peduli atas apa yang terjadi dengan masyarakatnya, mau mati kelaparan sekalipun,” Tegasnya.
Dikatakan Sitorus, sebagai masyarakat Garut dirinya sangat kecewa kepada Bupati Garut H. Rudy Gunawan SH., MH., MP., yang luar biasa hebat ketika teriak dan tegur keras Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) habis-habisan, seolah begitu bobrok kinerjanya.
“Faktanya saat ada warga kesulitan tidak peduli, malah lebih baik melakukan Perjalanan Dinas ke Bali bersama rombongan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Garut, padahal saat ini masih dalam Pandemi Covid-19. Hebatkan, habisin aja buat jalan-jalan biarin warga masyarakat dalam kesulitan bahkan kelaparan juga, yang penting bisa jalan jalan dan sudah dua kali jadi Bupati,” Ungkapnya.
Sitorus mengatakan, ketika tahu ada warga Garut sebagai pekerja migran Indonesia di Saudi yang menerima tindak kekerasan dari majikannya hingga ngesot, harusnya Bupati langsung peka karena ini menyangkut nyawa.
“Bahkan pihak keluarga telah meminta bantuan untuk pemulangan kepada Pemkab Garut melalui Dinas Sosial, kendati dijawab dengan
minimnya anggaran sehingga bisa jadi tipis harapan untuk bisa minta tolong ke Pemkab Garut, apa harus minta tolong ke bupati kabupaten tetangga?” tuturnya.
Fakta seperti inilah, lanjut Sitorus, yang tidak bisa dipungkir, wajar dan pantas jika nanti ada mosi tidak percaya dari masyarakat, bahwa pejabat Garut hanya bisa untuk menghambur hamburkan uang negara. “Namun tidak peduli kondisi masyarakatnya,” Pungkasnya.
Hal senada datang dari Ketua Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) Asep Nurjaman yang menilai bahwa kepedulian Pemkab Garut terhadap pekerja migran indonesia (PMI) masihlah minim.
“Ini tercermin dari anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan Pekerja Mirgan Indonesia (PMI) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 sangat minim juga,” ujarnya.
Menurut Asep, Pemkab Garut masih setengah hati mengalokasikan anggaran untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Alokasi yang ada di Dinas terkait terkesan hanya asal ada dananya dan hanya sekadar memenuhi kewajiban tanpa melihat proporsi,” kata Asep Nurjaman, Selasa (6/4/2021).
Menurut dia, minimnya anggaran perlindungan PMI di luar negeri dapat dilihat dari anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Kabupaten Garut yang sangat minim sekali serta asal asalan dalam melindungi pekerja migran indonesia.
“Padahal secara faktual kasus pekerja ternyata banyak terjadi, dan ini menyangkut nyawa tentu harus ada perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut,” pungkasnya.***Red
