Dejurnal.com, Garut – Pemerintah Kabupaten Garut kini telah menyiapkan Dana Jaminan Sosial terdampak wabah Covid-19 Bagi warga miskin di Kabupaten Garut. Menurut Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, setidaknya terdapat 70%, terdiri dari miskin reguler 50 % dan miskin barunya 20% yang terdampak Covid-19, terutama di sisi penghasilannya, semisal ojek online dan mereka yang terkena PHK.
“Jadi masyarakat Garut dengan kata lain bisa dikatakan 70% masyarakat Garut tercover bantuan, sedangkan yang 30% nya kita anggap mampu,” ujar Helmi dalam dialog interaktif di Radio Reks Garut, Rabu (06/05/2020), mengangkat tema Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Garut.
Helmi berharap yang terkena dampak terutama sektor informal sudah harus masuk.
“Jadi jangan khawatir, kalaupun berkurang karena ada pembatasan-pembatasan, kita harapkan ada bantuan,” tambah Helmi yang didampingi Asisten Pemerintahan Kesra, Nurdin Yana, dan Kepala Diskominfo, Muksin.
Pada bagian lain Wabup Helmi mengungkapkan, pelaksanaan PSBB di Kabupaten Garut sebagai bagian dari PSBB Provinsi Jabar, di mana kondisi Kabupaten Garut pun memerlukan PSBB, karena peningkatan confirm positif-nya, apalagi dilihat dari sisi transmisinya sudah ada transmisi lokal, artinya penalarannya bersifat lokal, bukan import lagi.
“Jadi dari situ kita memerlukan PSBB agar penyebaran Covid-19 ini bisa diatasi,” ungkapnya.
PSBB ini, imbuhnya, bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, untuk meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, Karena kalau tidak ada antisipasi melalui PSBB ini diperkirakan akan menigkat menjadi seribuan.
Sedangkan hal lain diberlakukannya PSBB ini guna memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19. Dengan diberlakukan PSBB ini, rapid test harus dilakukan secara masiv dibanding sebelum diberlakukan PSBB.
“Paling tidak kalau kemarin hanya confirm positif dan yang kontak erat dengan yang confirm positif (PDP, ODP dan OTG) yang dikejar, maka sekarang tidak hanya itu, termasuk yang banyak terpapar dan banyak aktif, semisal tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan, yang banyak interaksi langsung bersentuhan dengan pasien,” kata Helmi.
PSBB, tutur Helmi, bertujuan guna menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran Covid-19. Penanganan social safety net, harus diantisipasi, apalagi data data terakhir masyarakat Garut terdapat 844 ribu KK. Menurut Data Pusdatin yang disebut miskin 422 ribu atau setengahnya mulai dari sangat miskin sampai hampir miskin. Namun dengan wabah covid-19 ini ada istilah miskin baru yang jumlahnya tidak sedikit.
Sementara itu, untuk pembagian area PSBB di 3 Zona, yaitu : Zona I Perkotaan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, sebagian Kecamatan Banyuresmi, sebagian Karangpawitan, dan sebagian Kecamatan Cilawu. Sedangkan Zona II, yaitu, Wanaraja, Cibatu, Bl. Limbangan, Selaawi dan Kadungora. Dan Zona III, terdiri dari 3 kecamatan, yakni, Kecamatan Cikajang, Cisurupan dan Kecamatan Cigedug.
Untuk pengamanannya, kini disiapkan 14 check point besar dan 42 check point di kecamatan yang bertugas melakukan screening setiap keluar masuk orang.
Pelaksanaan PSBB selama masa Inkubasi ini meliputi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, pembatasan kegiatan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan kegiatan moda tranportasi.***Yohaness