Dejurnal.com, Demak – Pengawasan dengan konsep mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu ataupun sengketa proses pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Bawaslu Kabupaten Demak melakukan berbagai kegiatan mulai dari konsolidasi dan koordinasi dengan para pihak terkait, perjanjian kerja sama, sosialisasi pengawasan partisipatif, edukasi politik, pengembangan desa, pengawasan, dan desa anti politik uang, sampai pada himbauan dan bahkan saran perbaikan ke KPU, semua telah dilakukan demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.
Bawaslu Demak layangkan himbauan kepada KPU terkait penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD serta pembentukan badan ad hoc. Sebagaimana diketahui, di tengah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, serta tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak, sekarang ini juga sedang dalam proses penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD serta pembentukan Badan ad hoc (Panitia Pemilihan Kecamatan).
Fenomena ini akan berpotensi terjadinya pelanggaran maupun sengketa manakala tidak dibarengi profesionalitas yang kuat, sedikit saja ada keberpihakan KPU bisa jadi masalah panjang, tegas Khoirul, Selasa (6/12/2022).
Saleh Ketua Bawaslu Demak menyampaikan, Karena sebagai mitra penyelenggara di bidang pengawasan, Bawaslu terpanggil untuk memberikan imbauan kepada KPU Demak dan ketua partai politik untuk mencermati dan dapat memberikan masukan terhadap rancangan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD, sehingga endingnya dapat meminimalisir potensi pelanggaran pemilu atau bahkan sengketa proses pemilu, paparnya.
Terkait penetapan dapil, Bawaslu mewanti wanti kepada KPU untuk memperhatikan 7 prinsip penyusunan dapil sebagaimana amanat PKPU 6 /2022.
“Tujuh prinsip tersebut yaitu, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan,” pungkasnya.***Bungkus
