Dejurnal.com, Bandung – Kabar gembira bagi wajib pajak (WP), karena Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung kembali menghapus denda pajak PBB dari tahun 1994 -2023.
Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No 57 tahun 2023 tentang insentif pajak daerah. Tujuannya untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pasca oandemic corona virus disease tahun 2023. Penghapusan ini berlaku dari 11 Mei sampai 30 September 2023.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung H. Erwan Kusumah Hermawan, S.Sos, M.Si melalui Kabid Pajak 2 Bapenda Kabupaten Bandung Baban Nurjaman,SE, mengatakan pemberian insentif tahun ini masih sama dengan pemberian insentif tahun sebelumnya , untuk penghapusan dendan pajak, WP tidak perlu melakukan permohonan penghapusan denda pajak. Penghapusan denda pajak secara otomatis di aplikasi sanksi dendanya tidak ditagihkan ketika melakukan pembayaran di loket-loket yang telah tersedia.
“Berbagai macam strategi atau upaya membuat terobosan untuk mempermudah pembayaran dan meningkatkan pemasukan pajak daerah PBB tahun 2023, Pemkab Bamdung melalui Bjb terus menambah loket pembayaran PBB yang telah tersedia di gera E-Chanel Bank Jabar Digi ,ATM, Kantor pos dan Aggregator Alfha Mart dan Indomart yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung, ” kata Baban di Soreang belum. lama ini.
Kemudahan lainnya, terang Baban bagi masyarakat WP yang mempunyai objek pajak di wilayah Kabupaten Bandung, namun berdomisili di luar Kabupaten Bandung tidak perlu lagi ke kantor Bapenda.
Selain menbuka loket tempat pembayaran lainnya, Bapenda melakukan jemput bola bagi WP yang berada di pelosok pedesaan, dengan menyediakan mobil pelayanan PBB P2. Mobil pelayanan ini beroperasi menyisir desa-desa yang masih jauh ke tempat pembayaran. ” Jadi, bagi wajib pajak yang jauh, untuk melakukan pembayaran, mobil pelayanan ini akan menjemput ke desa-desa sesuia dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujarnya.
Baban menambahkan, Slselain itu melalui Bapenda Pemkab Bandung juga menggandeng mitra dengan kader pendapatan, kadus dan kolektor di setiap desa. Kader pendapatan ditugaskan untuk menyampaikan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhitung), sekaligu memberikan data-data pemutahiran. Mereka juga menyampaikan himbauan kepada WP untuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
Untuk diketauhui , jumlah WP PBB di Kabupaten Bandung tahun 2023 sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus) dengan target pencapaian sebesar Rp 187 miliar. Sekarang telah tercapai realisasi 15 persen atau sekitar Rp 25 miliar. Untuk smester satu telah melampaui kas target yang telah ditetapkan. Sedangkan target pemasukan dari biaya perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) tahun ini sekitar Rp 270 miliar dan sekarang telah terdapai 30 persen.
Baban berharap kepada masyarakat WP agar memanfaatkan semaksimal mungkin kebijakan penghapusan denda ini dengan melakukan pelunasan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, 30 September 2023. Karena dengan membayar pajak tepat waktu sebagai sumber pendapat dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.*** Sopandi
