Dejurnal.com, Karawang – Beberapa lembaga kontrol sosial mempertanyakan adanya pemberian komisi dari Bank BJB Cabang Karawang kepada Bendahara/pengelola keuangan pada tiap instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Karawang, yang disebut sebagai uang jasa/upah pungut atas pembayaran kredit ASN sebagai kreditur Bank BJB setiap bulannya.
Sorotan salah satunya datang dari Asosiasi Jurnalis Karawang (AJK) yang mempertanyakan hal itu melalui surat konfirmasi yang dilayangkan AJK bernomor 186/AJK/KNF/V/2019, tertanggal 24 Me 2019, ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Karawang.
Dikatakan Ketua AJK H. Entang Sonjaya, surat konfirmasi yang mempertanyakan pemberian komisi kepada para Bendahara itu dijawab secara lisan oleh Staf Bjb, mewakili Pimpinan Cabang, Arfandy Ahmad.
“Kami layangkan surat konfirmasi mempertanyakan seputar pemberian komisi oleh BJB kepada sejumlah Bendahara tiap instansi Pemda. Surat kami dijawab secara lisan oleh 2 staf BJB yang mengaku bernama Hedi dan Sabrina. Mereka membenarkan adanya fee/komisi dan dipotong pajak, sebagai jasa/upah pungut yang diberikan kepada Bendahara/pengelola keuangan dari pembayaran kredit ASN setiap Bulannya,” Paparnya.
Ia juga menyebut ada beberapa poin konfirmasi yang disampaikan pihaknya, namun pihak BJB tidak berkenan menjawab.
“Diantara pertanyaan yang kami tuangkan dalam surat, mempertanyakan jumlah ASN dikabupaten Karawang yang menjadi kreditur BJB, jumlah komisi yang dikeluarkan BJB setiap bulannya. Pihak BJB tidak bersedia memberikan data. Sementara pemberian komisi itu, menurut mereka berdasar kepada Perjanjian Kerjasama(PKS) antara BJB dan Pemda Karawang. Itu yang disampaikan pihak BJB kepada Kami. Mereka juga mengarahkan untuk lebih jelasnya konfirmasi ke Bagian Hukum Pemda Karawang,” imbuh Entang.
Pemberian komisi Bank BJB ini dinilai perlu mendapat perhatian, agar ada kejelasan dan kepastian hukumnya.
“Jangan sampai ada persepsi negatif di Masyarakat yang menyebutkan ASN diberikan komisi sebagai jasa upah pungut pembayaran kredit layaknya Debt kolektor,” tandas H. Entang.
Ia menjelaskan, aturan hukum yang termuat dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) yang menjadi aturan dasar Gratifikasi.
Serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS/ASN).
Dapat menjadi referensi pemberian Komisi/jasa upah pungut dari Bjb kepada sejumlah Bendahara(ASN).
“Jangan sampai berbenturan dengan aturan tersebut,” tegasnya.
Terkait hal itu, Kepala Bagian Hukum Setda Karawang, H. Neneng, saat disambangi di ruang kerjanya belum dapat memberikan tanggapan terkait hal itu. Dia berjanji akan menelaah dulu Isi Perjanjianya kerjasamanya.
“Kami ucapkan terimakasih atas kontrol rekan media, untuk persoalan terkait BJB, kami perlu waktu untuk mengkaji dulu isi perjanjian kerjasamanya. Itu ada di Bagian Kerjasama Daerah. Mudah mudahan dalam 3 hari kedepan kami bisa sampaikan keterangan kepada rekan rekan,” pintanya.***Her
