Dejurnal.com, Garut – Lima dari sembilan fraksi DPRD Kabupaten Garut menyampaikan pandangan umum pada sidang paripurna Masa Sidang II Tahun 2019 dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RTRW, RPJM, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 serta Pendapat Bupati terhadap Raperda Pengelolaan Cagar Budaya.
Kelima fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara dibacakan terdiri dari Fraksi Golkar, PDIP, PPP, PKB dan Demokrat, dan fraksi sisanya diberikan secara simbolis, hal itu atas kesepakatan dalam sidang paripurna ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan.
Pantauan dejurnal.com, hampir semua pandangan umum fraksi memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Garut yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun hal itu belum signifikan dengan implementasi di lapangan sehingga hampir semua fraksi mengkritisi hal tersebut.
Secara umum juga, semua fraksi menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai masih belum maksimal, persoalan kemiskinan, sampah, limbah sukaregang dan pendapatan daerah.
“Laporan pertanggungjawaban APBD harus menjunjung semangat kejujuran dan transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Garut,” ujar Deden Sofyan yang membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Sorotan lebih tajam datang dari Fraksi Demokrat yang disampaikan Mas Yayu Siti Sapuro dimana menyoroti kinerja pendapatan yang tidak sebaik pada tahun 2017.
“Ketidak tercapaian target pendapatan 2018 seolah tidak adanya keseriusan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Garut memberikan tanggapan di sidang paripurna menyatakan bahwa dirinya dan wakil bupati kedepan akan memperhatikan apa yg disampaikan oleh pandangan umum Fraksi-Fraksi tentang kualitas dan kesungguhan SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sangat kecewa terhadap para kepala dinas yang tidak menghiraukan undangan dari DPRD, untuk itu jika nanti ada kepala dinas yang tidak hadir silahkan hubungi saya, biar saya yang menggantikannya,” tandas Bupati.***Yohanes/Rachmanesha
