Dejurnal.com, Garut — Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, tidak hanya menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses yang digelar di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (8/10/2026), juga dikemas dengan menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung bagi masyarakat.
Konsep tersebut membuat kegiatan reses terasa lebih dekat dengan kebutuhan warga. Selain berdialog dan menyerap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, warga juga dapat mengakses sejumlah pelayanan pemerintahan dan sosial tanpa harus mendatangi kantor pelayanan masing-masing instansi.
Agenda utama penyampaian aspirasi masyarakat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Namun, sejak sebelum agenda tersebut dimulai, sejumlah pelayanan publik telah disiapkan melalui kolaborasi antara Yudha dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta lembaga terkait.
Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Dinas Sosial (Dinsos), serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut.
Yudha mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya agar kegiatan reses tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun sekadar menampung keluhan masyarakat. Menurutnya, aspirasi yang muncul akan jauh lebih bermanfaat apabila pada saat yang sama masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan yang memang mereka butuhkan.
“Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” ungkap Yudha.
Menurutnya, kehadiran pelayanan publik dalam kegiatan reses merupakan bentuk nyata bahwa fungsi wakil rakyat tidak hanya berkaitan dengan pembahasan kebijakan di gedung DPRD. Anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan persoalan masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa dari empat wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.
Keterlibatan perangkat desa dinilai penting karena pemerintah desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat. Berbagai persoalan administrasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi warga hingga persoalan kepesertaan jaminan kesehatan kerap pertama kali diketahui di tingkat desa.
Soroti Persoalan Data Penerima BPJS PBI
Salah satu isu penting yang turut dibahas dalam kegiatan tersebut adalah persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya berkaitan dengan penonaktifan peserta yang masuk dalam kategori desil tinggi berdasarkan pemutakhiran data sosial ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kondisi di lapangan tidak selalu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Yudha menyebut masih ditemukan masyarakat yang secara kondisi ekonomi tergolong miskin atau prasejahtera, namun dalam sistem pendataan justru tercatat berada pada desil yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius. Ketika kepesertaan PBI dinonaktifkan, warga yang secara ekonomi tidak mampu dapat menghadapi kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.
“Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” tegas Yudha.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa akurasi data sosial ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Data memang diperlukan sebagai dasar penyaluran program bantuan agar tepat sasaran, tetapi pada saat yang sama mekanisme verifikasi dan pemutakhiran harus mampu mengakomodasi kondisi riil masyarakat.
Jangan sampai warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah desa, Dinsos, Dinkes dan instansi terkait menjadi penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap mendapatkan perlindungan sosial dan akses pelayanan kesehatan.
Layanan Adminduk Dibawa Langsung ke Masyarakat
Selain membahas persoalan jaminan kesehatan, kegiatan reses juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung.
Masyarakat mendapatkan kesempatan mengurus berbagai dokumen kependudukan di lokasi kegiatan. Layanan yang disediakan antara lain pembuatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kehadiran layanan tersebut menjadi penting mengingat dokumen kependudukan merupakan bagian mendasar dari akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah.
Dokumen seperti KTP, KK dan akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai identitas. Dokumen tersebut juga menjadi persyaratan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, pekerjaan, maupun berbagai program pemerintah lainnya.
Dengan menghadirkan pelayanan langsung dalam kegiatan reses, masyarakat yang sebelumnya terkendala jarak, waktu maupun proses administrasi dapat memperoleh kemudahan untuk menyelesaikan dokumen kependudukan mereka.
Cek Kesehatan Gratis hingga Donor Darah
Pelayanan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga menyentuh sektor kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dasar sekaligus memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya.
Bagi masyarakat, pemeriksaan kesehatan seperti ini menjadi penting sebagai langkah deteksi dini. Keluhan kesehatan yang selama ini dianggap ringan dapat diketahui lebih awal sehingga masyarakat dapat memperoleh arahan untuk melakukan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut apabila diperlukan.
Di sisi lain, PMI Kabupaten Garut turut mengambil bagian melalui kegiatan donor darah.
Donor darah tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.
Kehadiran donor darah dalam rangkaian reses memperlihatkan bahwa kegiatan wakil rakyat dapat dikemas dengan pendekatan yang lebih luas, yakni menggabungkan fungsi penyerapan aspirasi dengan pelayanan sosial dan kemanusiaan.
Reses sebagai Ruang Menjawab Persoalan Warga
Kegiatan yang digelar Yudha Puja Turnawan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa reses dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan langsung antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga pelayanan publik.
Masyarakat tidak hanya datang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan akses terhadap sejumlah pelayanan yang dibutuhkan.
Di tengah berbagai persoalan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, akses kesehatan hingga perlindungan sosial, pola pelayanan terpadu seperti ini dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak berhenti sebagai catatan.
Aspirasi masyarakat harus dikawal agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program maupun langkah konkret pemerintah daerah.
Dengan demikian, reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota DPRD setiap masa persidangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat dari tingkat bawah sekaligus mendorong penyelesaian secara nyata.
Bagi Yudha, pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga pelayanan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung sekaligus membuka ruang koordinasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Garut.***Willy/Deri Acong
