Dejurnal.com, Garut – Sejak kasus pertama Covid-19 sejauh ini ratusan petugas medis kesehatan dan warga masyarakat hampir tiap harinya selalu ada saja yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19, tentunya kondisi ini sangat cemas dan panik warga.
Di Kabupaten Garut sendiri berdasarkan keterangan Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yaitu Yodi Sirodjudin S.Si, APT.,MH.Kes., melalui perpesanan whastapp mengatakan bahwa SDM Kesehatan sampai hari kemarin yang positif dan masih di isolasi sekitar 250 orang dan kurang lebih 5 orang telah meninggal dunia.
“Sementara untuk info ASN / Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut, kurang tahu,” Jelasnya.
Hal tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Aliansi Media Massa Nasional Indonesia Kabupaten Garut Y. Sitorus bahwa Pemda Kabupaten Garut sampai saat ini, belum menyatakan tanggap darurat, apa ini juga mensoal Anggaran atau apa?
“Padahal tiap harinya, ada saja warga Garut yang meninggal dunia diduga karena terpapar covid,” ujarnya.
Sitorus pun mempertanyakan sejauh apa peran dan tanggung jawab Gugus Tugas Covid Kabupaten Garut, bahkan ketika saya mencoba bertanya ke Kasatpol PP Garut, bahwa ada beberapa anggotanya juga sedang isolasi disalah satu ruangan kantornya.
“Belum lama saya juga ikut dalam audensi di Dinkes, karena RSUD dr. Slamet tidak mau terima ada salah satu warga yang meninggal setelah 7 hari di isolasi di RSUD, diduga dinyatakan Covid, tanpa menyertakan bukti otentik hasil diagnosa berupa hasil swab,” tuturnya.
Lanjutnya, bahkan menurut salah satu penanggung jawab Sun Klinik dr. Sundartono yang saat itu hadir dalam audensi PPC LSM Penjara PN, KPPI Jawa Barat, Kabid SDK Dinkes Garut, menurut dokter Sundartono bahwa pasien tersebut berobat dikliniknya sebanyak 3 Kali tidak ada tanda tanda klinik yang mengarah terhadap Covid.
“Lalu kenapa ini bisa terjadi, jangan sampai saling lempar tanggungjawab, ini terkait masalah nyawa orang maaf jangan dianggap sepele, bisa melanggar UU Kesehatan dan HAM,” Ungkapnya.
Sitorus berharap Pemda Kabupaten Garut khususnya Ketua Gugus Tugas Covid, begitu juga Ketua Percepatan Pemulihan Perekonomi, dan Ketua Gugus Tugas Covid Harian Kabupaten Garut dan pihak pihak terkait, jangan membuat masyarakat dibuat kondisi cemas, ketakutan, dan begitu sulitnya pelayanan dengan alasan maaf kantor tutup sementara alasan Covid.
“Kalau rapat kerja dan perjalanan dinas kok bisa,” ujarnya.
Sitorus pun mengeluhkan, ketika pemkab ditanya soal jatah hidup buat masyarakat pasti alasannya keuangan Pemda defisit tiap tahunnya, kenapa juga tidak pernah tersampaikan kemampuan dan ketersedian keuangan, lalu berapa hutang Pemda sebenarnya?
“Masyarakat butuh kepastian untuk melanjutkan hidup, bagaimana peran fungsi DPRD sebagai Wakil Rakyat selama ini, akankah berdiam diri ?” Pungkasnya.***Yohannes
