Dejurnal.com, Tasikmalaya – Perbuatan Kepala Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya Wowon Gunawan membakar kantornya sendiri untuk menghilangkan barang bukti dugaan korupsi disesalkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
“Sesuai laporan yang saya terima dari Polda Jabar, pelaku sebagai kepala desa aktif setempat berupaya menghilangkan barang bukti dugaan korupsinya dengan membakar kantornya,” kata Uu kepada wartawan di Tasikmalaya, Selasa (18/2/2020).
Menurut Uu, perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama kakak kandungnya dengan sengaja melakukan pembakaran sebagai bentuk tak terpuji. Apalagi, kantor itu diperuntukan bagi masyarakat.
“Saya prihatin telah terjadi di Tasikmalaya,” ujarnya lirih.
Uu berharap, pelayanan terhadap masyarakat tak terganggu pasca insiden pembakaran tersebut.
Semasa menjabat sebagai bupati Tasikmalaya, kata dia, kantor desa tersebut telah berdiri selama puluhan tahun hasil dari swadaya masyarakat.
“Itu kantor desa Neglasari yang dibangun bukan oleh kadesnya yang sudah ditangkap, tapi oleh masyarakat selama puluhan tahun lalu. Kantor desa itu bukan milik kepala desa, tapi milik masyarakat,” tegas Uu.
Dikatakan Uu, sebuah kantor desa di wilayah pedesaan memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi masyarakat. Sebab, lokasi pedesaan di Kabupaten Tasikmalaya sangat jauh dengan lokasi pusat pemerintahan selama ini.
“Kalau orang desa itu menganggap kantor desa itu paling penting untuk sesuatu halnya. Soalnya kalau ke pusat pemerintahan lokasinya di Tasikmalaya jauh sekali,” ujar Uu.
Sementara, Kapolres Tasikmalaya AKBP Doni Eka Putra mengatakan, hasil penyelidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri diketahui pelaku pembakaran yakni kepala desa aktif Wowon Gunawan, bersama kakaknya, Budiman.
“Kedua tersangka sekarang ditahan dan mereka terbukti membakar menggunakan salah satu jenis BBM. Mereka dikenakan Pasal 187 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara,” ujarnya, Selasa (18/2/2020).
Doni menjelaskan, tersangka diduga berupaya menghilangkan barang bukti berupa berkas di kantor desanya.
Ide awalnya dari sang kakak kades itu, yakni Budiman (53). Soalnya adiknya selalu mengeluh selama ini ketakutan diperiksa oleh tim audit terkait penggunaan dana desa selama menjabat,” pungkasnya.***Jepri
