Dejurnal.com, Garut – Menjelang Pelantikan Anggota DPRD Kab. Garut Periode 2019 – 2024 yang lolos Pileg 2019. Tampak kesibukan para pegawai Sekretariat DPRD Kab. Garut. Kesibukan tersebut tampak terlihat sejak hari Kamis (07/08/2019), sesuai schedule pelantikan anggota DPRD Kab. Garut Pada Tanggal 13 Agustus 2019, kini undangan pun sudah di sebar.
Pantauan dejurnal.com, para pegawai Setwan yang diserahi tugas persiapan pelantikan terlihat murung dan semua pejabatnya tidak bersemangat, selain adanya isu Pihak Kejaksaan Negeri akan memanggil seluruh Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 yang berjumlah 50 orang, baik yang kalah dalam Pileg 2019 atau yang menang.
“Lantas bagaimana pula nasib para pegawai sekretariat DPRD, apa akhirnya semua akan menjadi target lidikan Pihak Kejaksaan Negeri?” tanya salah satu pegawai Setwan.
Berdasarkan data yang dihimpun, ada beberapa Anggota dan Pegawai Sekwan telah dipanggil dan tersiar di beberapa media, bahkan salah satu media begitu gamblang menyebutkan nama dan jabatannya, padahal sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Garut baik melalui Kasi Intel ataupun Kepala Kejaksaan Negeri belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus Pokir dan BOP DPRD.
“Ini masih tahap penelitian dan penyelidikan, kita belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi siapa yang sudah dipanggil,” tegas Kasi Intel Kejari Garut, Dody Witjaksono.
Lantas siapa yang menyampaikan ? Mungkinkah ada pihak internal Setwan atau Kejari Garut sendiri membocorkan?
Padahal kalau mau buka-bukaan anggaran pokir dan BOP DPRD tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dikelola Pemda melalui SKPD, kenapa terkesan begitu tendesius, lantas kenapa pula kalau tidak benar pihak Kejari sendiri tidak disomasi atas pemberitaan tersebut, lantas kenapa juga tidak mengindahkan Perintah Presiden terkait penanganan kasus padahal begitu jelas sanksinya?.***Yohaness
