Dejurnal.com, Karawang – Ketua DPRD Karawang merasa prihatin atas tidak dilaksanakannya proyek Pembangunan Gedung Fasilitas ibu hamil di RSUD Karawang yang belum jelas pembatalannya, pasalnya dana sebesar Rp 11 miliar untuk membangun gedung itu bersumber dari APBD Propinsi Jabar tahun 2019 sehingga patut dipertanyakan sebab musabab tidak dikerjakannya proyek yang sudah dilelang melalui LPSE Barjas Pemkab Karawang.
“DPRD sebagai pengawas eksekutif akan mempertanyakan hal itu,” Kata Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar kepada dejurnal.com Kamis (10/9/2019) di ruang kerjanya .
Menurut Pendi, batalnya pekerjaan proyek gedung maternitas idealnya tidak perlu terjadi karena seolah kita tidak bisa memanfaatkan bantuan propinsi untuk kepentingan warga Karawang, kemungkinan batalnya pekerjaan gedung ibu hamil akibat kelalaian pihak tertentu atau waktu pekerjaannya sudah mepet sehingga patut dievaluasi dan dilakukan hearing dengan PA dan PPK yang berkepentingan.
“Pembangunan gedung meternitas ini dibutuhkan untuk pasien ibu hamil,” katanya.
Dikatakannya, kegagalan pekerjaan yang sudah di lelang melalui LPSE dan dimenangkan olel PT Global Tri Jaya secara teknis harus bertanggung jawab karena ini menyangkut bantuan provinsi Jabar tahun 2019 untuk Kabupaten Karawang, sudah barang tentu tidak gampang menarik dana sebesar itu kendati pada akhirnya kandas dan dana bantuan itu kembali ke propinsi.
“Kami DPRD sepakat dengan BPKAD bahwa cari dana di pusat maupun di propinsi itu tidak gampang sehingga harus dimanfaatkan dengan baik dan benar karena untuk kepentingan masyarakat Karawang secara luas. Selaku wakil rakyat kami prihatin dan akan mencari tahu kenapa proyek pembangunan gedung fasilitas ibu hamil tidak dikerjakan bila perlu akan kami lakukan hearing dengan dinas terkait yang berhubungan dengan gagalnya pekerjaan proyek pembangunan gedung meternitas dimaksud, secepatnya kita akan pertanyakan hal ini ke PA dan PPK serta Barjas,” Tegas Pendi.
Di tempat terpisah Ketua Karawang Monitoring Group Imron Rosadi SAg kepada Dejurnal.com menambahkan, hendaknya pihak eksekutif dan legislatif pro aktip atas kegagalan pekerjaan proyek pembangunan gedung untuk fasilitas ibu hamil di RSUD Karawang, saat ini jelas warga Karawang merugi akibat pembatalan proyek pembangunan di maksud yang bersumber dari bantuan APBD propinsi sebesar Rp 18 miliar.
“Kenapa uang itu tidak dimanfaatkan padahal proyek gedung meternitas sudah di lelang melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT Global TJ kok bisa ya udah ada pemenang digagalkan? Ada apa sebenarnya di balik semua ini dan jangan sampai ada kepentingan satu oknum kemudian rakyat Karawang yang rugi karena gagal memiliki gedung meternitas untuk ibu hamil,” tegas Imron .
Ia juga menambahkan akan terus memantau dan mencari tahu siapa oknum yang menggagalkan proyek gedung ibu hamil dimaksud dan kelalaian siapa atau ada yang sengaja menggagalkan, karena ini masalah kebutuhan masyarakat Karawang jadi jangan ada toleransi batalnya proyek pembangunan meternitas.
“Kami KMG akan telusuri dan cari siapa biang kerok kegagalan pembangunan proyek fasilitas ibu hamil serta akan mengajak warga ibu hamil untuk melakukan demo ke Pemkab karena fasilitasnya di gagalkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat nanti para ibu hamil menuntut ke pemkab,” tambah Imron.***Rif
