Harapan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Akibat Penegakkan Hukum Lemah

Oleh : H. RM. Riesta Kuspriyansyah, SH

Masih maraknya korupsi di era reformasi ini patut membuat kita merasa miris, padahal gerakan reformasi tumbuh karena sudah tidak tahan lagi dengan praktek korupsi yang merajalela di masa Orde Baru yang dimotori Presiden Soeharto. Sekarang ini Transparency International masih menempatkan Indonesia di urutan ke-118 dari 176 negara yang bebas korupsi; jauh di bawah Singapura yang berada di urutan ke-5, bahkan Malaysia pun masih bisa pada urutan ke-54 dalam indeks anti korupsi ini.

Dengan adanya korupsi yang dilakukan di berbagai bidang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan negara. Dampak korupsi yang terjadi di berbagai bidang antara lain :

1. Dampak Ekonomi bagi Negara dan Masyarakat
2. Dampak korupsi di bidang ekonomi memiliki berbagai efek yang sangat sangat hebat. Contohnya adalah kasus korupsi yang terjadi di Papua (kasus Freeport). Dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi negara adalah negara akan mengalamai permasalahan di bidang pertumbuhan ekonomi dan investasi.akan mempersulit pembanguan ekonomi dnegan membuat/memutarbalikkan aturan atau fakta dan ketidak efisienan yang tinggi. Sedangkan dalam bidang investasi akan mempermasalhkan tentang kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. kerena penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri yang semestinya bisa digunakan untuk pembanguanan negara sulit skali terlaksana. Hal tersebutlah yang mengakibatkan ketidak percayaan dan ketakutan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dampak korupsi bagi masyarakat adalah tingginya angka pengangguran yang berujung kemiskinan. Latar belakang terjadinya kemiskinan karena terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik.
3. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi. Kondisi politik yang tidak jelas dan cenderung koruptif akan berakibat munculnya masyarakat yang tidak demokratis. Fakta yang terjadi di negara kita adalah banyaknya politisi yang terjerat korupsi. Partai politik yang menjadi salah satu sarana para politisi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor yang menyebabkan politisi tersebut antara lain adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, adanya pemotongan gaji yang akan diberikan kepada partai, dan adanya tuntutan untuk mengisi pundi-pundi pantai. Adapun antisipasi bagi caleg salah satunya dengan cara menerapkan sistem bebas biaya bagi calon legislatif dan menghindari politik uang.
4. Dampak Korupsi bagi Hukum. Dampak yang diakibatkan korupsi di bidang hukum adalah pemerintah tidak berjalan dengan lancar, hilangnya kepercayaan masyarakat, ketidakadilan hukum yang dialamioleh masyarakat. Dengan adanya dampak tersebut maka hukum yang ada di Indonesia sangat lemah. Kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum cenderung berjalan lambat karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Hal yang pengaruhi dapat di lihat dengan adanya birokratisme dalam proses hukum,masyaraka buta hukum, dan hukum yang berlaku dapat dibeli.
5. Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan. Lemahnya alusista, sumber daya manusia, dan garis batas negara. Alusista adalah alat untuk sistem pertahanan. Lemahnya alusista ini disebabkan anggaran yang seharusnya dialokasiakan untuk alat-alat negara yang diambil dari APBN tidak sesuai sasaran. Dana yang dikeluarkan oleh APBN hanya 50% saja dan sisanya untuk membayar hutang ke luar negeri. Dengan adanya kasus di atas maka akan berpengaruh juga terhadap batas negara yang memiliki kekurangan dalam hal tenaga ahli yang ada di perbatasan.
6. Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan. Dampak korupsi yang terhadap lingkungan dapat dilihat dari menurunnya kulaitas lingkungan. Contonya penebangan liar, pencemaran limbah (industri dan rumah tangga), pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Peristiwa alam itu terjadi karena mudahnya izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan alih fungsi lahan.

Tindakan korupsi merupakan perilaku yang buruk dengan menyalahgunakan sebuah jabatan atau wewenang. Tindakan korupsi ini sangat merugikan banyak orang bahkan segala aspek kehidupan. Sebuah pemerintahan atau didalam kehidupan jika terdapat tindak pidana korupsi akan membuat kehidupan tersebut menjadi rusak. Karena menimbulkan kerusakan atau kerancuan dalam berbagai sector kehidupan.

Di Negara Indonesia sendiri tindakan korupsi sudah menjamur dan menjadi virus atau masalah yang sulit di basmi. Di Indonesia sudah terurusi sendiri masalah korupsi ini tetapi tumpulnya hukum di Indonesia yg membuat para koruuptor semakin menjamur. Selain itu sistem dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia kurang efektif untuk menanggulangi banyaknya koruptor di Indonesia. Oleh karena kita sebagai mahasiswa berharap dan menanamkan jiwa anti korupsi pada diri kita sendiri agar kedepannya Indonesia menjadi lebih baik.

Solusi bagi tindakan korupsi

1. Sistem penegakan hukum dalam korupsi harus lebih diperbaiki
2. Menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini.
3. Menyebarkan atau mensosialisasikan anti korupsi kepada masyarakat yang buta informasi
4. Memperbaiki sistem hukum yang ada dalam suatu pemerintahan
5. Kesadaran diri kepada para oknum oknum korupsi

Harapan kedepan untuk korupsi di Indonesia

Tindak Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi hal biasa bagi pemerintah Indonesia bahkan sudah menjadi masalah yang sulit di basmi. Untuk itu indonesia harus berbenah harus melakukan perubahan terhadap tindak pidana korupsi. Membuat sistem yang dikerjakan sejak dini. Peraturan yang ada harus segera di benahi , melakukan tindakan anti korupsi dengan menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi sejak dini. Melakukan pembibitan dari awal agar kedepannya tindakan korupsi cepat terealisasikan secara baik.

Harapan dan Do’a terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia demi berkurangnya tindakan korupsi dan membuat Indonesia menjadi lebih baik kedepannya.

*) Penulis advokat, Biro Hukum dejurnal.com, domisili di Kabupaten Garut