Dejurnal.com, Garut – Salah satu pegawai UPTD Pertanian Kecamatan Bayongbong Prayitno membantah keras bahwa dirinya ataupun pihak Dinas Pertanian Kabupaten Garut ikut menjual atau membeli padi hasil panen dari lahan sawah milik Pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola “orang provinsi”.
“Saya tidak tahu menahu dan belum pernah jual beli dari hasil panen sawah tersebut,” ujar Prayitno yang ditemui dejurnal.com di Gedung C Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Senin (30/9/2019).
Menurut sepengetahuan Prayitno yang didampingi Deni Kusmayadi, lahan tersebut dulunya lahan SPMA dibawah Dinas Pertanian, kemudian SPMA berubah menjadi SMK dibawah Dinas Pendidikan, semenjak itu pengelolaannya beralih ke SMK dan ketika pengelolaan SMK beralih ke provinsi, pihaknya makin tidak tahu.
“Setahu saya lahan itu dipakai untuk praktek siswa, adapun luasan yang ditanami padi sekitar dua hektar setengah, karena yang setengah hektarnya lagi ditanami sayur-sayuran,” terangnya.
Prayitno pun menghitung, dari dua hektar sawah tersebut jika ditanami padi selama setahun bisa tiga kali tanam, namun tanam yang ketiganya itu melebihi tahun sedikit.
“Dari satu hektar bisa menghasilkan kurang lebih 5.000 kg gabah kering panen, jika dikali
Rp 4.000 per kilogram, yaa lumayan buat tambah PAD Garut,” ujarnya.
Sebagai pegawai yang mengelola benih padi di Dinas Pertanian, Prayitno justru berharap lahan yang dikelola “orang provinsi” tersebut bisa dikelola kembali oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut karena bisa menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target PAD dari padi Rp 156 juta per tahun dengan dua lahan yang ada di Pameungpeuk dan Cibatu, jika ada penambahan target lagi yaa kita keteter kecuali ada tambahan lahan lagi,” katanya.
Prayitno menegaskan, penjualan padi dari hasil panen lahan Bayongbong milik Pemkab Garut yang dikelola oleh “orang provinsi” tersebut, dirinya sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah membeli hasil padinya.
“Setahu saya padinya dibeli oleh Haji Sutarman dari Ikatan Pedagang dan Penangkar Benih (IPPB), bukan oleh saya atau Dinas Pertanian,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut Haeruman mengatakan bahwa pihaknya ingin meluruskan pemberitaan tentang lahan pertanian yang sekarang dikelola “orang provinsi”.
“Lahan tersebut dikelola dan diklaim oleh provinsi, itu bukan pernyataan dari saya, namun kita sempat mempertanyakan kepemilikan lahan tersebut dan dijawab oleh mereka pengelolaannya sudah otomatis oleh provinsi, dan waktu itu saya tidak mau debatable,” tegasnya.
Baru, tambah Haeruman, setelah mengadakan pertemuan dengan pihak provinsi dengan menghadirkan Kabid Aset BPKAD yang menunjukan adanya surat permohonan dari Sekda Provinsi Jawa Barat tentang permohonan pinjam pakai lahan serta adanya bukti sertifikat dari Kabid Aset, dirinya baru ngeh kalau lahan tersebut milik Pemkab Garut dengan pengguna barang Dinas Pertanian.
“Surat dari Sekda Provinsi Jawa Barat kita juga terima copynya, yang pasti dalam surat tersebut isinya permohonan pinjam pakai lahan seluas empat hektar untuk praktek siswa,” pungkasnya.***
Rachmanesha/Yohannes
