Dejurnal.com, Purwakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melansir, kepesertaan warga di Kabupaten Purwakarta yang telah terlindungi jaminan kesehatan angkanya cukup tinggi, mencapai 90 persen dari jumlah penduduk.
Bahkan, angka tersebut sudah mendekati target jika merujuk Universal Health Coverage (UHC).
“Di awal tahun ini, kepesertaan warga Purwakarta untuk ikut BPJS Kesehatan sudah diangka 90 persen dari jumlah penduduk yang ada. Artinya, hanya tinggal 5 persen lagi dari target UHC,” ujar kepala Cabang BPJS Kesehatan Karawang, Debbie Nianta Musigiasari, saat kunjungan kerja ke Kantor Bupati Purwakarta, Jumat (17/1/2020).
Debbie menjelaskan, angka kepesertaan asuransi kesehatan ini ada kenaikan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, pihaknya kembali melibatkan pemerintah daerah setempat supaya target 5 persen lagi bisa terelisasi.
“Mudah-mudahan di 2020 ini target yang ditetapkan UHC ini bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengklaim, tingginya kepesertaan warganya untuk ikut BPJS kesehatan ini, juga karena memang selama ini pemerintahannya turut konsen untuk mendorong masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan.
Bahkan, khusus warga kurang mampu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar tercover jaminan kesehatan.
Salah satunya, dengan memfasilitasi masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan supaya bisa menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, pemerintah yang membayarkan premi BPJS mereka menggunakan APBD.
“Ikhtiar kami di sektor kesehatan, yakni melalui program jaminan kesehatan gtaris masyarakat. Caranya dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepesertaan atau tercover BPJS,” kata Ambu Anne.
Hingga akhir tahun kemarin, lanjut Anne, jumlah warga kurang mampu yang telah tercover oleh BPJS kesehatan tersebut sudah ada sekitar 84 ribu jiwa.
Itu yang terdata di Dinas Kesehatan. Belum lagi, guru honorer, guru ngaji dan marbot yang selama ini tercover di Dinas Pendidikan.
“Kalau diakumulasikan, anggaran yang kita siapkan untuk premi BPJS ini lebih dari Rp 35 miliar di tahun ini. Alokasi anggaran sebesar itu, merupakan sharing dari APBD provinsi dan kabupaten. Termasuk sumber lainnya,” tuturnya.
Dengan begitu, sambung dia, angka kepesertaan yang mencapai 90 persen itu merupakan jumlah penduduk Purwakarta yang telah tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan. Tapi, bukan hanya yang dibiayai oleh pemerintah, melainkan ada juga yang dibiayai swasta dan mandiri.
“Kalau merujuk jumlah penduduk, hanya tinggal sekitar 54 ribu jiwa lagi yang belum tercover asuransi kesehatan. Makanya, di 2020 ini kami akan mendorong supaya mereka bisa menjadi peserta Program Jaminan kesehatan Pemerintah,” demikian Ambu Anne.***Budi
