Dejurnal.com, Garut – Polemik Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ), yang kini berubah jadi Program Sembako, akhirnya progam tersebut diduga jadi ajang bancakan, bahkan menjadi lahan bisnis baru bagi para pendulang, berbagai masalah kian bermuculan, dan semakin terkuak setelah diangkat oleh beberapa media.
Sempat menjadi viral salah satunya permasalahan di Kecamatan Kadungora berkaitan dugaan adanya oknum kepala desa yang diduga menggiring agen menujuk salah satu suplier dan hal tersebut dibantah keras oleh AS salah satu Pengusaha lokal sebagai suplier Program BPNT /Program Sembako PB. Cempaka Jaya ( CJ ) Mitra Bulog.
Ditemui dejurnal.com di Kantor Gudang Bulog Kabupaten Garut, PB. CJ menunjukan beberapa dokumen sebagai Suplier Mitra Bulog.
Menurut AS, PB. CJ merupakan Suplier Mitra Bulog Komoditi Beras saja yang telah bekerjasama dengan sembilan desa yang ada di Kecamatan Kadungora Kab. Garut, namun tidak benar adanya unsur penggiringan dan paksaan, dan yang menentukan sikap mereka Para Agen, bahkan untuk Bahan Pokok lainnya Agen tersebut menentukan kepada siapa.
“Kami PB. CJ hanya Bahan Pokok Beras saja, bahkan kami sebagai Mitra Bulog kalau adapun selisih laba Rp 800 itu masuk Kas Negara,” Jelasnya di Kantor Gudang Bulog Garut, Senin (10/02/2020).
Sementara itu salah satu warga masyarakat penerima manfaat program, Usep menyebutkan, kalau masyarakat yang penting haknya keterima.
“Kenapa jadi ramai, ini karena persaingan bisnis? Yang saya tahu katanya suplier itu Mitra Bulog hanya sekedar komoditi beras saja, akan tetapi faktanya dilapangan banyak Suplier juga mengaku Mitra Bulog, nyatanya main sendiri dan harga sama dengan Bulog, setelah saya tanya – tanya mereka ini beda karena mereka bekerja sendiri ( Suplier Mandiri ), selain itu mereka juga menyediakan telor, buah – buahan, dan sayuran, namun terkait keuntungannya buat sendiri, sementara pasokan / suplei barang itu terkadang bisa beli dipasar, nah kenapa saya setuju apa yang disarankan oleh salah satu anggota DPRD Komisi III Fraksi Gerindra, bahwa perlu ada jaminan mutu, harus melalui Uji Lab Bahan Pokok Program Sembako, yang bisa menjamin higienis dan aman dikonsumsi, lantas kalau ada apa – apa nanti siapa yang akan tanggung jawab,” pungkasnya.
Berkaitan dengan pernyataan salah satu anggota DPRD Kabupaten yang menyoroti polemik BPNT yang carut marut. Sampai berita ini turun, belum ada tanggapan resmi dari Pemda Kabupaten Garut baik Sekda, Assda 3, Kadinsos, Ketua Kordinator TKSK selaku Pendamping BPNT / Program Sembako, dan unsur terkait.*** Yohaness
