Dejurnal.com, Garut – Ketua Pemuda Pancasila Tarogong Kidul, Teten mempertanyakan tentang perizinan di Kabupaten Garut yang dianggapnya pilih kasih atau tebang pilih. Padahal dalam aturan tidak ada istilah pilah pilih semua wajib mentaatinya, lantas kenapa ketika masyarakat memohon perizinan begitu sulit dan terkesan di persulit?
Teten memberikan contoh BUMDES MART Mekar Galih Kecamatan Tarogong Kidul, hampir sudah satu tahun tak ada kejelasan bahkan dilarang melakukan aktivitas sebelum perizinan selesai.
“Namun anehnya, untuk Wakil Bupati dr. Helmi Budiman yang memiliki Villa di Mekar Galih sepertinya mudah saja membangun, faktanya karena sekarang nampak di lokasi ada kegiatan yang berdampak kepada lingkungan penduduk sekitar,” ujarnya dengan nada heran.
Teten mengaku bahwa dirinya sudah mengecek ke Kecamatan, ke Satpol PP, Dinas Perizinan belum ada katanya, jangankan administrasi ngomong juga tidak malah saya tahu dari akang.
“Jika demikian, harus malu dong sama masyarakat yang tidak tahu hukum, tapi sadar hukum, Ini jelas telah melanggar kenapa dibiarkan apa takut sama pejabat tersebut,” ucapnya.
Menurut Teten, seharusnya mereka para pejabat publik ini memberikan contoh yang baik dan mendorong masyarakat sadar dan tertib perizinan bukan malah memberi contoh tidak baik.
“Punya kegiatan pembangunan malah tidak kantongi perizinan,” tutupnya.
Hasil konfirmasi Dejurnal.com ke Kecamatan Tarogong Kidul terkait hal itu, salah satu staff mengatakan bahwa dirinya belum pernah mengurus IMB Villa Wakil Bupati Garut.
“Saya belum pernah mengurus dan tidak ada laporan dari pemohon izin namun memang di lapangan ada kegiatan, kalau masalah izin belum,” Jelasnya.
Sekretaria DPMPT Kabupaten Garut, Satria Budi mengaku belum mengetahui tentang hal itu.
“Belum mengetahui, yah semua orang sebagai masyarakat tunduk dan patuh berkewajiban memiliki IMB tidak ada pengecualian,” jawabnya singkat melalui aplikasi perpesanan.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman saat dikonfirmasi dejurnal.com melalui aplikasi perpesanan menjawab bahwa itu proyek pribadi bukan dari APBD dan sudah kordinasi sama RW.
“Diurus Pa Karnoto (anggota DPRD, Red) yang punya Benny Yoga (Kadis Pertanian, Red),” jawabnya singkat.
Ketika anggota DPRD Karnoto ditanya malah menjawab menurut Pak Wakil unya Benny, dan hal itu dibantah oleh Kadis Pertanian Benny Yoga.
“Ga ada kaitan dengan saya,” tandas Benny Yoga.*** Yohaness
