Dejurnal.com, Karawang – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih dikabarkan akan ditunda, rencananya pelantikan akan digelar pada 17 Februari 2021 mendatang.
Menyikapi informasi ini, Komisioner Pilihan Umum ( KPU) Jawa Barat Idham Kholid mengatakan adapun soal kewenangan pelantikan sepenuhnya ada di pihak Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur.
Mengacu kepada Pasal 164 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016: Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.
Serta Pasal 160 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015: Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur ungkapnya Senen (15/2).
Menurut Idham bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat 3 UU No. 8 Tahun 2015: Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik
Pasal 162 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016: Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
“Kita juga belum biasa memastikan. Karena sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari Pemrov Jabar. Untuk itu kita masih menunggu,” katanya.
Idham Kholid komisioner KPU Jabar Asli Orang Karawang menjelaksan jika pun dilakukan penundaan, maka sesuai jabatan akhir Bupati akan digantikan oleh pelaksana harian (Plh).
Aturan ini juga sesuai Pasal 13 aayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang akan mengisinya adalah sekretaris daerah.
“Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah,” pungkasnya.***RF
