Dejurnal.com, Garut – Beberapa praktisi seni dan budaya Kabupaten Garut menilai kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dianggap belum maksimal dalam mengakomodir civitas seni dan budaya, program Disparbud lebih cenderung membangun infrastruktur pariwisata namun tak memperhatikan para pelaku seni dan budayanya.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji, Hendi Ahamad Hidyat, SH kepada dejurnal.com, Selasa (10/8/2021).
“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Garut belum menyentuh secara merata terhadap eksistensi pelaku seni dan budaya di Kabupaten Garut,” tandasnya.
Hendi menilai, Pemerintah Kabupaten Garut cenderung mengedepankan pembangunan infrastruktur pariwisata tanpa perimbangan dengan membangun atau memberdayakan para pelaku seni dan budaya yang notabene bisa menjadi penyempurna pariwisata Garut.
“Para pelaku seni dan budaya di Garut bahkan nyaris diabaikan, padahal potensi sumber daya manusianya sangat luar biasa,” terangnya.
Paguyuban Asgar Nusantara sendiri, lanjut Hendi, menaungi lebih kurang 250 paguron, sanggar seni dan padepokan se kabupaten Garut, dengan jumlah pasukan seni lebih dari 10.000 orang, belum lagi jika digabung dengan komunitas seni dan budaya lainnya.
“Potensi ini nyaris tak pernah diperhitungkan apalagi diperhatikan secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten Garut utamanya Disparbud,” tandasnya.
Para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Garut selama ini berjalan secara mandiri tanpa pernah bergantung kepada pemerintah, memelihara seni dan budaya karena datang dari kecintaan terhadap warisan budaya dari para leluhurnya.
“Ketika masa pandemi datang, para pelaku seni dan budaya ini sangat terdampak karena tak bisa bekerja dengan adanya pembatasan,” ujarnya.
Disinilah, tambah Hendi, ketidakpedulian dan tidak akomodatifnya Disparbud terhadap pelaku seni dan budaya menjadi kentara dan terang benderang.
“Ketika ada bantuan sosial untuk pelaku seni dan budaya terdampak PPKM, sangat tidak merata dan tidak jelas data penerimanya, 250 komunitas Asgar Nusantara tak ada yang terakomodir satu pun,” ungkap Hendi.
Menurut Hendi, dari sini menjadi ketahuan peran dan perhatian Disparbud terhadap para pelaku seni dan budaya Garut. “Boro-boro untuk memberdayakan atau mengkaryakan, database saja tak jelas,” tandasnya.
Hendi pun menyoroti kepemimpinan Kepala Disparbud Budi GanGan yang dinilai tidak komunikatif dengan para pelaku seni dan budaya. “Kinerja Disparbud Garut tidak lepas dari peran dan kebijakan Budi GanGan sebagai kepalanya,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan salah satu penggiat Wisata, Anton Galuma yang menyoroti kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut cenderung tebang pilih.
“Dalam mengakomodir pelaku seni dan budaya Disparbud cenderung lebih memperhatikan orang-orang yang ada kedekatan dengan orang dinas,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Anton Galuma, pelaku seni, budaya ataupun wisata yang bekerja selaku inisiator selalu dipinggirkan, Disparbud malah membentuk forum atau komunitas baru yang tidak tahu pangkalnya.
“Bahkan saya yang jelas memegang SK Bupati di bidang wisata malah tidak dilirik oleh Disparbud, kan ini aneh, jadi bagaimana bisa sinergis,” terangnya.
Anton sepakat jika para pelaku seni dan budaya di Garut bersatu dan bisa duduk bersama dengan Bupati untuk membicarakan kebijakan Disparbud yang dinilai tidak berpihak.
“Harus dievalusi kinerja Disaparbud Garut, kita sangat merasakan dampaknya ketika ada pandemi dan pembatasan kegiatan,” ucapnya.***Raesha
