Dejurnal.com, Garut – Statment Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut (DPKG) Dedi Kurniawan yang menyebutkan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut rendah dikarenakan adanya kecurangan sekolah memanipulasi data sehingga melahirkan “siswa siluman”, membuat praktisi pendidikan terkejut.
Kepala Bidang Data dan GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Cecep Firmasnyah mengaku terkejut atas apa yang diungkapkan Anggota DPKG tersebut.
“Rasanya mustahil ada siswa siluman di sekolah karena saat ini setiap siswa memiliki NIK masing-masing yang tak mungkin terjadi double,” ujarnya kepada dejurnal.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/12/2021).
Jadi, lanjut Cecep, kemungkinan adanya “siswa siluman” dalam data dapodik kecil sekali dengan adanya NIK karena tak mungkin terjadi ganda. “Ditambah lagi ketika siswa mendaftar memakai Kartu Keluarga yang juga sama memiliki NIK,” ujarnya.
Kendati demikian, Cecep akan mencoba berkomunikasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Garut untuk mengetahui hal ihwal “siswa siluman” yang dimaksud. “Bisa jadi yang bersangkutan memiliki fakta lain, dan itu menjadi kewajiban bersama untuk dibenahi,” ucapnya.
Cecep juga menanggapi terkait adanya dugaan mafia dapodik yang mengkondisikan “siswa siluman”.
“Operator dan pihak sekolah masing-masing membuat fakta integritas untuk mengisi data dapodik bahwa apa yang diisikan itu benar,” jelasnya.
Jadi, tambahnya, dugaan adanya mafia dapodik pun harus dirunut dengan jelas karena mafia berarti bersama-sama dan berjamaah dalam mengkondisikan.
“Insya allah, hal ini menjadi tugas saya untuk membenahi, tidak harus dibentuk satgas,” pungkasnya.
Hal senada datang dari Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat, Aang Karyana yang ingin meluruskan adanya “siswa siluman” atau penggelembungan data.
“Bahasa siswa siluman ini harus diluruskan, masa di sekolah ada siswa siluman, pastinya anak manusia itu,” selorohnya.
Aang menjelaskan, pasca tahun 2020 data siswa kemungkinan tak bisa direkayasa dalam dapodik, karena operator selain memasukan data siswa juga berikut dengan pendukungnya.
“Untuk tahun sebelum 2020, bisa saja terjadi data tumpang tindih atau ganda, ini justru yang harus ditertibkan,” ujarnya.
Aang juga menegaskan, siswa siluman dipastikan tak ada, jika data dapodik ada namun siswanya tidak ikut proses belajar bisa saja terjadi. “Jadi aduuh itu siswa siluman, tak ada,” tandasnya.
Terkait pembentukan Satgas Anti Mafia Dapodik, Aang Karyana malah tersenyum. “Apapun yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu pendidjkan di Kabupaten Garut pada prinsipnya kami mengikuti, karena walau SMA dan SMK urusan provinsi namun ini untuk kemaslahatan warga Garut,” ujarnya.
Kalau bahasa mafia dapodik, lanjut Aang, kesannya seperti bagaimana. “Tapi pada prinsipnya kita mendukung untuk memperbaiki yang kurang,” pungkasnya.***Raesha
