Dejurnal.com, Garut – Merebaknya kasus Negara Islam Indonesia (NII) di Garut dimulai terkuak ketika ada pembaiatan 59 anak, disambung dengan viralnya pengakuan mantan anggota NII.
Kendati kemudian Pemkab Garut membentuk Satgas Penanggulangan Radikalisme namun keberadaanya dianggap tidak menyelesaikan masalah sampai puncaknya masyarakat Kabupaten Garut berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalime dan Toleransi (Almagari) melakukan demo besar-besaran menolak paham radikalisme.
Bupati Garut sendiri sudah memastikan tidak adanya ASN atau pejabat yang terpapar radikalisme NII, namun beberapa kalangan menilai, pesatnya perkembangan NII di Garut tidak terlepas dari kepentingan para petinggi elit politik di Kabupaten Garut.
“Ada beberapa pihak yang sengaja memelihara NII (Negara Islam Indonesia) di Kabupaten Garut untuk kepentingan politik terutama ketika Pilkades, Pilbup, Pileg dengan berbagai komitment politik kepada Pimpinanya, karena kelompok ini satu suara sehingga mudah dikendalikan,” Ungkap Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan.
Hal senada dikatakan oleh Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs H. Anton Charliyan. MPKN yang mengatakan bahwa persoalan NII (Negara Islam Indonesia) di Kabupaten Garut tidak terlepas dari campur tangan elit politik Garut.
“Ketika Tokoh NII (Negara Islam Indonesia) Sensen Komala yang mendekrarasikan berdirinya NII (Negara Islam Indonesia) di bawa ke Ranah Hukum tiba-tiba dinyatakan sakit jiwa namun tidak lama berselang Sensen Komala mencalon dirinya sebagai Calon Bupati Garut meskipun belum sempat daftar ke KPUD Garut, ini menunjukan betapa kentalnya nuansa politik ketika terjadi kasus NII di Garut saat itu, namun apapun alasannya NII (Negara Islam Indonesia) di Kabupaten Garut harus di tangani serius dan dikikis habis karena ini menyangkut Ideologi Bangsa juga keutuhan Tanah Air,” pungkasnya.***Red
