Dejurnal.com, Bandung – Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung H. Ben Indra Agusta mengaku, dalam minggu ini pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
H. Ben menjelaskan, ada 1.182 pemohon PBG, yang masuk. Dari jumlah itu 1.078 ‘mangjrak’ di dinas teknis DPUTR.
“Ada sekitar seribuan yang harus diselesaikan. Kita akan berkoordinasi juga kaitan dengan besaran itu. Pengajuannya yang bagaimana di SIM BG- nya kaitan teknis,” kata H. Ben di kantornya, Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Kamis (20/7/2022).
Menurut Ben, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan PUTR kaitan penempatan dinas teknis di PUTR. “Jadi nanti ada mekanisme dimana dinas teknis ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) bareng-bareng diselesaikan izin PBG yang tertunda cukup banyak. Insyaalloh minggu depan, saya sudah minta jadwal, ” katanya.
Ben menambahkan, selama ini yang cukup mengganggu penyelesaian PBG. ” Kalau izin praktek dari Dinkes selama ini masih lancar. Biasanya 14 hari, karena online. Orang daftar dari rumah jadi mungkin harus klarifikasi lapangan, cek lapangan. Yang seribuan PBG itu dianggap klear atau bagaimana itu nanti di ranah ACC. Kita koordinasi minggu depan, ” ulangnya.
Izin PBG, lanjut Ben kalau sudah beres di dinas teknis PUTR, untuk di DPMPTSP hanya 2 hari. “Setelah bayar retribusinya kemudian mereka upload. 2-3 hari sudah terbit PBG-nya,” ujarnya.
Ben juga menandaskan, selain retribusi untuk izin tidak ada biaya lain. “Karena ini online, transparan, ” imbuhnya.
H. Ben Indra Agusta menjabat Kadis DPMPTSP sejak Januari 2022, menurutnya banyak pembenahan yang telah dilakukan dan pencapaian target. “Target pertama kita akan efektifkan MPP karena memang kita punya MPP yang jadi contoh di Indonesia, ada dua, Kabupaten Bandung dan Palembang. Tinggal kita melakukan inovasi terkait perizinannya. Termasuk pengelolaan gedung karena itu ada di PUTR, ” jelas Ben.
Ben berharap dengan kondisi sekarang ke depan ada perubahan dalam masalah penyelesain terutama PBG yang mengalami hambatan di dinas teknis. “Mudah -mudahan ini solusi kita dengan antrian yang cukup banyak segera seleai. Mudah-mudahan penempatan itu segera kita koordinasikan dengan PUTR sehingga penyelesaian PBG bisa lebih cepat, ” imbuhnya.
Karena menurut Ben transisi itu istilah bahasanya, tapi bagi dirinya selama untuk pelayanan karena aturannya sudah ada, mekanismenya sudah ada, sistem informasi bangunan gedungnya sudah ada tinggal pelaksanaan menyesuaikan. ” Apakah itu dianggap transisi? Saya tidak tahu. Intinya kan kemarin sudah ada solusi kaitan dengan cara retribusi kalau dianggap sebagai penghambat, apakah caranya dinolkan ke cara lama? Pernah dilakukan begitu karena tidak ada kepastian kaitan izin retribusi. Sekarang sudah ada kita bisa runing, ” urainya.
Ia pun berharap masalah PBG juga segera bisa diatasi. “Kita punya tageline perizinan itu PENTING. Secara harfiah PENTING itu singkatan: P= Pasti. Jadi harus pasti prosedurnya, pasti waktunya. E= Efektif, pengendalian dan penerapan sanksinya. N= Normatif tidak berdasarkan kira-kira, T= Ttransparan, dalam prosedur mapun anggaran, I= Inovatif, kita harus inovasi, G= Gesit, cepat tapi terukur. Kalau cepat tapi tidak terukur bisa melanggar aturan, ” pungkasnya. *** Sopandi
