Dejurnal.com, Garut – Bupati Garut mengatakan sudah mengeluarkan anggaran sebesar 37,5% dari alokasi penerimaan pajak rokok untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang ada di Kabupaten Garut.
Hal itu disampaikan Bupati Garut, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Masa Sidang III dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Rabu (23/11/2022).
“Di Kabupaten Garut sudah terdapat 2,2 juta jiwa yang dilindungi oleh BPJS baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten,” ungkap Bupati Garut dalam menjawab beberapa pandangan umum fraksi DPRD kabupaten Garut.
Terkait Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama), Bupati, sependapat anggaran inginnya besar tetapi pihaknya pun melakukan perhitungan perhitungan karena Lapad Ruhama itu adalah cara yang dibuat oleh kita bagi mereka masyarakat Garut yang belum mempunyai BPJS bisa berobat dan ditanggulangi dulu oleh Pemda Garut.
“Bahwa di Kabupaten Garut ada 2,2 juta yang sudah dilindungi BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD provinsi, termasuk APBD kabupaten yang jumlahnya hampir 45 miliar rupiah. Sehingga dengan jumlah Lapad Ruhama yang 5 miliar ini cukup untuk bisa mengatasi masalah bagaimana yang disampaikan oleh PDIP kasus yang menimpa Ibu yang tinggal di Desa Cigagede Kecamatan Limbangan,” tandas dia.
Terkait masalah penyusunan APBD Kabupaten Garut secara transparan, maka dari itu pihaknya telah melakukan dialog yang utuh dan panjang agar APBD ini dapat menjadi bagian penting dalam instrumen pemerintahan daerah.
“Tentu kami pun ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah sangat memberikan dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD karena pada hakikatnya APBD ini adalah misi bersama antar bupati dan DPRD,” ucapnya.
Rudy menyadari sering terdapat pendapat-pendapat yang tidak berimbang, meskipun begitu ia meyakini bahwa semua keputusan dalam keadaan yang seimbang khususnya terkait penekanan-penekanan terhadap APBD Tahun 2023 yang akan disepakati dan disahkan.***Yohaness
