Dejurnal.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh pengurus dari pusat hingga ranting agar bersungguh-sungguh membangun konstruksi organisasi yang governance dan nyata.
Hal itu disampaikan KH Yahya Cholil Staquf dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipusatkan di Hotel Acacia Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022).
Gus Yahya mengaku ingin menjalankan sebuah strategi untuk mentransformasikan konstruksi organisasi NU menjadi lebih baik lagi. Di antara konstruksi tersebut dan paling dominan adalah konstruksi politik. Sebagaimana dalam sejarah, konstruksi ini dibentuk sejak tahun 1952 ketika NU berfungsi sebagai partai politik. Namun pada tahun 1984, NU mengundurkan diri dari politik praktis.
“Bayangkan, butuh 32 tahun untuk mencapai kemapanan. Tidak mudah mentransformasikan sesuatu menjadi yang baru. Padahal pada waktu itu, lembaga, struktur, mekanisme, mindsetnya masih dipengaruhi oleh kecenderungan politik praktis,” ujarnya.
Untuk meraih itu, Gus Yahya menyarankan agar seluruh elemen NU siap menghadapi tantangan dan mengendalikan politik praktis yang masih ada sampai saat ini. Dirinya pun ingin mentransformasikan lebih sistematis ke arah pembentukan konstruksi organisasi dengan sistem governance.
“Konstruksi keorganisasian yang paling pas adalah governance. Bukan sekadar organisasi biasa, tapi sistem kepemerintahan di lingkup jamiyah. Karena NU punya warga yang terdaftar dan mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berkali-kali survei dilakukan dengan hasil yang luar biasa. Dirinya mendapat data dari lembaga survei bahwa NU sudah 50,3 persen dari seluruh populasi warga Muslim Indonesia. Bahkan, survei terakhir meningkat menjadi 60,2 persen warga mengaku warga NU.
“Kita tidak punya membership, tapi punya fellowship raksasa. Secara sukarela masyarakat merasa dirinya menjadi bagian dari NU. Jika fellowship tersebut dikaitkan dengan teritori politik, bisa jadi negara. Untung saja NU tidak punya teritori, sehingga tidak jadi negara,” tuturnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Lateh, Rembang itu mengatakan, senyatanya di akar rumput tidak ada hubungan yang realistis antar warga NU dengan pengurus. Warga ini tidak peduli dengan pengurus, siapapun pengurusnya ia merasa NU.
“Kita tidak bisa mengatur dan mengendalikan mereka sebagaimana pengurus organisasi pada anggotanya, wong ini warga sukarela. Paling pas untuk mereka adalah menyediakan layanan,” pintanya.
Jika dikaitkan dengan pemerintah, lanjutnya, fungsi pemerintah adalah menyediakan layanan bagi warga, memobilisasi sumberdaya untuk diredistribusikan kepada warga. Selain itu, menetapkan regulasi supaya sumber daya yang dikuasi negara bisa diakses secara adil oleh masyarakat.
“Yang terakhir adalah menjalankan wewenang paksa fisik. Makanya, pemerintah punya Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan negara boleh melakukan wewenang itu,” imbuhnya.
Dari keempat fungsi itu, lanjutnya, ketiga fungsi awal bisa dilakukan oleh NU. Yakni, menyediakan layanan untuk warga walaupun tidak seperti negara. Terutama hajat-hajat keagamaan yang lumrah dilakukan oleh warga.
Selain itu, NU bisa memobilisasi sumber daya yang harus diredistribusikan untuk kemaslahatan warga. Bahkan bisa membuat regulasi agar warga bisa mengakses sumber daya secara adil dan transparan.
“Yang tidak bisa dilakukan adalah menjalankan wewenang paksa fisik, seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang tidak bisa dinegerikan. Karena mereka tenaga sukarela untuk membantu masyarakat dalam berbagai keadaan. Sehingga keberadaannya berada di bawah kerangka aturan sistem negara,” terangnya.
Gus Yahya menyatakan, LPBHNU memiliki bagian yang sangat strategis soal penataan sistem dan pengawasannya tidak asal-asalan tapi betul-betul akuntabel. Pengurus tak harus berambisi menyelesaikan semuanya. Terpenting, menggulirkan proses sehingga berujung pada penyempurnaan secara terus menerus.
Alumni Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta ini menyebutkan, dalam mitologi Yunani ada mitos tentang Sisifus yang mendorong batu ke puncak gunung. Belum sampai ke atas, batunya menggelinding lagi.
“Kita ini kebalikannya Sisifus. Kita ini ingin mendorong batu dari puncak gunung. Berhubung batunya besar, 60,2 persen warga NU pelan-pelan mendorong batu besar itu hingga ke pinggir, sehingga batunya menggelinding sendiri,” pungkasnya.***nu.or.id/red
