Dejurnal.com, Bandung – Ratusan kelompok tani wilayah Ciparay hadiri pertemuan sosialisasi kartu tani pupuk bersubsidi yang di gelar Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ciparay Selasa (24/1/2023), berlangsung di Aula BPP Ciparay.
Keluhan petani Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Ciparay dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani tidak dapat memenuhi kebutuhan masa tanam.
Kartu Tani yang telah digunakan para petani masih dianggap belum efektif dalam penggunaannya. Pasalnya beberapa petani di Kabupaten Bandung mengeluhkan adanya kekurangan pupuk bersubsidi yang diterima. Hal ini berdampak pada hasil tanaman yang mereka miliki tidak dapat menghasilkan produksi secara maksimal.
Menangggapi hal tersebut, Heni Nuraeni, selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ciparay mengatakan, kalau mengenai kartu tani itu sudah sesuai prosodur yang ada.
Jadi petani mengusulkan untuk mendapatkan kartu tani, yang menjadi kekecewaan para saat ini yaitu adanya E-lokasi.
“Untuk kouta pupuk bersubsidi bukan lagi berdasarkan rekomendasi yang telah ada tetapi berdasarkan E-lokasi,” ujarnya.
Koutanya telah di tentukan oleh Kementrian, sehingga pembagiannya pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani.
“Solusinya bagaimana kita diarahkan untuk membuat pupuk organik, salahsatunya dengan biosoka atau mol, tapi itu membutuhkan proses, Pengalihan dari yang penggunaannya Kimia ke pupuk Organik,” jelasnya.
Lanjut Heni Nuraeni, hal itu memang membutuhkan proses tapi kita terus berusaha dan kartu tani sebetulnya tidak ada kendala kalau masalah tidak cair itu bukan dari kartu tani.
“Paling yang pertama adalah kartu tani tidak aktif, karena selama ini petani menggunakan KTP karena lupa PIN tidak dibawa masih menggunakan KTP. Setelah diberlakukannya kartu tani jadi petani wayahna weh harus menggunakan kartu tani.” tandasnya.
Setelah di cek kartu taninya tidak aktif, mengapa? karena selama tiga bulan melakukan transaksi dengan kartu tani otomatis itu pasti di blokir. Padahal petani masih pembeli/membeli pupuk dengan KTP. Jadi tidak ada sinkron. petani beli pupuk mah beli tapi pakai KTP.
“Naha teu make kartu tani da hilap PIN na, setelah di cek ternyata sudah di blokir kartu PIN nya,” Terangnya.
Selain itu juga, imbuh Heni Nuraeni, jadi para petani tidak apa – apa, misalnya pupuk bersubsidi itu dikurangi jatahnya. “Asalkan harga gabah di naikan, itu yang tadi di musyawarahkan, jadi petani tidak mengeluh mendapatkan pupuk yang berkurang dari yang biasanya.
Tetapi petani berharap kepada Pemerintah atau pun kepada para pemimpin agar menaikan harga gabah, selanjutnya adapun dari total 4181 kartu tani yang tercetak sisanya yang belum di terdistribusi itu tinggal 171 lagi di Kecamatan Ciparay.
“Alhamdulilah sudah mencapai 90%,” Pungkas Heni Nuraeni.
Di tempat yang sama, H Anang selaku Ketua kelompok Sumber Rejeki 4 mewakili kelompok tani wilayah Ciparay mempertanyakan aksi dan tujuan alokasi pupuk untuk apa.
“Penjualan pupuk ke petani kembalikan seperti dulu lagi jangan di batas – batasi, dasarnya apa? di PPL atau Desa? Petani teh siapa saja. Petani itu tidak bermasalah sebetulnya yang penting pupuk Aya Dina waktunya,” tegas H. Anang.***Agus Rachmat