Dejurnal.com, Garut – Pengurus Daerah Persatuan Muslimin Seluruh Indonesia (PD Parmusi) Kabupaten Garut menilai kenaikan harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Garut sangatlah tidak rasional. Pasalnya, ketika mendengar penjelasan dari Kadisperindag Kabupaten Garut dasar pertimbangan Bupati menaikan harga gas LPG 3 kg dari Rp 16.400 menjadi Rp 19.500 hanya dua alasan saja.
Hal itu disampaikan Ketua PD Parmusi Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan melalui rilis tertulis yang diterima dejurnal.com, Selasa (28/3/2023).
Dua alasan yang tidak raaional tersebut, pertama karena beban operasional pengiriman Gas LPG 3kg ke daerah menjadi bertambah akibat kenaikan harga BBM dan kedua setelah studi banding ke kabupaten lain.
Menurut Dedi, alasan pertama karena beban operasional dampak kenaikan BBM biasa disiasati dengan ilustrasi jika pengiriman ke Garut selatan biasanya 1 kali keberangkatan mengeluarkan anggaran untuk BBM jenis solar Rp 200.000 setelah ada kenaikan BBM menjadi Rp 300.000 sekali berangkat pengiriman gas 3 kg, berarti ada selisih Rp 100.000 add cost yang harus dikeluarkan oleh pengusaha gas, jika di bagi 560 tabung maka hitungannya masih di bawah Rp 200/tabung dampak dari kenaikan BBM yang berdampak terhadap operasional pengiriman tersebut.
“Masih dianggap wajar jika ada penyesuaian harga di kisaran Rp 17.000/tabung, namun dengan kenaikan Rp 19.500 / tabung ini merupakan kedzoliman yang terstruktur,” tandasnya.
Untuk alasan kedua, menurut Dedi, soal harga Gas tidak bisa di studibandingkan sebab, penentuan HET suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi suatu daerah. “Artinya alangkah tidak bijak, tidak ilmiah, tidak rasional jika alasan kenaikan harga gas bersubsidi dasar pertimbangannya studi banding, bahkan HET itu cermin kualitas kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya,” tandasnya.
Dedi menegaskan, yang diharapkan oleh masyarakat bukan kenaikan gas justru ketegasan dari pemda untuk memberi sangsi kepada mafia oknum pengusaha gas, sebab terindikasi banyak pengusaha yang di pinjam identitasnya padahal dia sama sekali tidak pernah punya usaha jual beli gas (agen) artinya pangkalannya bodong alias fiktif yang dimanfastkan oleh oknum pengusaha gas di Garut.
“Disamping itu pula bupati harus melakukan ketegasan terhadap HET yang ada yaitu Rp 16.400, sebab realitas dilapangan HET di warung pengecer diperkotaan kisaran Rp 20.000- Rp25.000 per tabung, bahkan di Garut Selatan mencapai Rp 30.000- Rp 35.000 dan semua diam, Hiswana diam, Disperindag diam, DPRD diam, bupati diam melihat keberutalan harga gas dilapangan yang sangat mencekik rakyat kecil,” ungkapnya.
Anehnya, lanjut Dedi, semua diam, sepertinya ini negara seperti tak ada aturan, warga miskin, masyarakat tidak mampu, masyarakat pelosok pinggiran kita sepertinya tidak diperdulikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
“Untuk itu wajar masyarakat Garut sekarang berontak dan teriak, serta menolak karena saking sakitnya kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat kecil, pelaku UMKM dan lain lain yang menggunakan gas LPG 3 Kg,” katanya.
Dikatakan Dedi, pejabat di Disperindag ketika menghadapi masyarakat bukan menjelaskan secara rasional namun malah arogansi yang keluar sampai nantang segala. “Kita sangat aneh ketika menghadapi pejabat macam ini, sepertinya mereka yang akan berkuasa ribuan tahun,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Dedi, pihaknya selaku Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia Kabupaten Garut menyatakan menolak kenaikan Gas LPG 3 Kg dan mendesak Bupati memberikan sangsi kepada oknum pelaku usaha gas yang melakukan praktik mafia gas dengan membuat agen bodong, juga menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET yaitu Rp 16.400.
“Jika tidak bisa mengembalikan harga ke semula yaitu Rp 16.400, kami minta Bupati mundur, Kadisperindag mundur, dan Hiswana Migas Garut dibubarkan, sebab mereka gak ada arti semua untuk rakyat, ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat covid, harga sembako semua naik secara drastis ini malah ikut menindas rakyat kecil, malah bermesraan dengan segelintir kelompok pengusaha yang tidak mempunyai nurani kerakyatan terutama rakyat kecil,” pungkasnya.***Yo/Red