Dejural.com. Bandung- Setidaknya ada 5 kampanye peserta pemilu yang berpotensi melanggar aturan tahapan kampanye pada awal tahun 2024, berhasil dicegah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Bawaslu Kecamatan Katapang berperan aktif dalam pencegahan potensi pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu, dengan mematuhi ketentuan dari 3 regulasi peraturan pengawasan tahapan kampanye.
Koordinator Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kecamatan Katapang, Ra’abi Ghulamin Halim, menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap 3 regulasi ini.
“Tiga regulasi yang kami pegang teguh, antara lain PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tentang Pelaksanaan Kampanye di Tempat/Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, dan terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye,” kata Ra’abi, di Sauh Buhun, Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang, Selasa (30/1/2024).
Beberapa potensi pelanggaran kampanye yang berhasil dicegah itu, di antaranya keikutsertaan anak-anak dalam Kampanye Flash Mob Partai PKS di Desa Katapang, pembagian Bahan Kampanye di luar ketentuan Undang-Undang oleh Partai PDIP di Desa Banyusari, dan beberapa Partai yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), seperti Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKB di Wilayah Kecamatan Katapang.
“Setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, semuanya akhirnya paham dan menyesuaikan ketentuan pelaksanaan kampanye sesuai undang-undang yang berlaku,” ungkap Ra’abi.
Bawaslu Kecamatan Katapang telah menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran selama masa tahapan kampanye sejak tanggal 28 November 2023.
Terdapat 3 temuan dugaan pelanggaran, melibatkan pelanggaran administratif pemilu terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan nomor 001/Adm/TM/PL/Kec.Katapang/13.10/I/2024, pelanggaran administratif pemilu terkait STTP dengan nomor 003/Adm/TM/PL/Kec.Katapang/13.10/I/2024, dan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pembagian bahan kampanye di luar ketentuan Undang-Undang dengan Nomor LHP 021/LHP/PM.OO/XII/2023.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kecamatan Katapang, Rijal Mustopa, menjelaskan bahwa selama pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu memaksimalkan proses pencegahan dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial Instagram dan secara langsung kepada masyarakat.
“Beberapa sosialisasi kami lakukan dengan sasaran ibu-ibu pengajian dan pemuda karang taruna. Selain itu, dalam setiap pengawasan kegiatan kampanye, kami melalui PKD senantiasa memberikan surat himbauan terkait aturan-aturan yang berkenaan dengan kegiatan kampanye kepada penanggung jawab kegiatan kampanye,” kata Rijal.
Rijal berharap upaya pencegahan dapat menekan pelanggaran yang terjadi dan tetap melakukan penindakan jika pelanggaran tidak dapat dihindari.
“Dengan memaksimalkan proses pencegahan, kami berharap dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kampanye yang akan terjadi. Seandainya masih terjadi pelanggaran, kami akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dasarnya, penindakan adalah ujung tombak dari pencegahan,” katanya.
Ketua Bawaslu Kecamatan Katapang, Ferry Vebrian Hamdani, berharap setelah dilantiknya Pengawas TPS se-Kecamatan Katapang, mereka dapat membantu pengawasan tahapan kampanye yang berlangsung hingga tanggal 10 Februari mendatang. “Dengan bertambahnya SDM pengawas Pemilu sampai tingkat TPS menjadi tambahan kekuatan bagi kami untuk bisa lebih meningkatkan sumber informasi terkait kampanye di seluruh Wilayah Kecamatan Katapang.
Sebagai buktinya, beberapa orang PTPS di wilayah Desa Katapang ikut melakukan pengawasan Kampanye Partai Demokrat di Kp. Cipingporang kemarin dan PTPS wilayah Desa Banyusari yang juga ikut melakukan pengawasan Kampanye Partai PDIP di Kp. Kiaraenyeuh bersama PKD pada hari ini,” pungkas Ferry.***Sopandi