CIAMIS – Memasuki tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 25 September 2024 lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis sampai tanggal 28 September 2024 belum menerima SK daftar tim kampanye dari tim pemenangan pasangan calon Herdiat-Yana.
Hal tersebut disampaikan Koordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Infomasi Bawaslu Kabupaten Ciamis, Samsul Maarif saat ditemui di kantornya. Jumat (28/09/2024).
Dikatakan Samsul, pihaknya sudah mendapatkan daftar tim kampanye kecamatan hanya belum menerima secara SK resmi dari tim pemenangan.
“Mungkin daftarnya masih sedang diperbaiki karena ada beberapa orang yang masuk tim kampanye tetapi dilarang oleh regulasi misalnya ASN, Kepala Desa ataupun Perangkat Desa,” ujarnya.
Samsul menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim pemenangan dan tim kampanye untuk mengganti daftarnya.
“Di PKPUnya juga jelas boleh mengganti tim kampanye dan memang harus diganti jika dalam daftar itu ada pihak yang memang dilarang oleh regulasi,” jelasnya
Samsul mengingatkan agar para ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa serta pihak yang memang dilarang oleh regulasi agar menjaga netralitasnya di Pilkada ini supaya tidak terulang kesalahan di Pilkada sebelumnya.
“Pilkada sebelumnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Kades di Kecamatan Baregbeg yang tidak netral, maka di Pilkada sekarang harus benar-benar dijaga netralitasnya dan kami pun pihak Bawaslu senantiasa melakukan pengawasan ,” ungkapnya.
Berkaca dari Pilkada 2018 pihak Bawaslu Ciamis memulai mitigasi dan pencegahan semaksimal mungkin agar warga masyarakat Ciamis tidak ada yang terlibat hukum sesudah penyelenggaraan Pilkada 2024.
Merujuk pada ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, ada beberapa materi yang dilarang dalam kampanye selain netralitas ASN dan Perangkat Desa diantaranya:
1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik
3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki; dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
Dengan aturan tersebut menjadi acuan Bawaslu dalam mengawasi dan mengamankan Pilkada 2024.
Terkait dana kampanye Samsul mengatakan ada aturan tertentu di tiap daerah yang mengaturnya dari mulai biaya Alat Peraga Kampanye, biaya tranport serta makan dan minum tidak boleh berbentuk uang.
“Kemarin Bawaslu bersama Pasangan Calon (paslon) sudah mengikuti Rakoor yang diadakan KPU terkait pembatasan dana kampanye, KPU sudah mengeluarkan keputusan terkait pembatasan dana kampanye disepakati itu kemarin batasannya di Rp. 102.500,- itu untuk tranport, makan dan minum sesuai Standart Biaya Daerah (SBD) Kabupaten,” pungkasnya. (Nay)**