Ciamis – Untuk menentukan usulan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2025 di Kabupaten Ciamis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar rapat pleno bersama pengusaha dan serikat pekerja, Kamis (12/12/2024).
Rapat tersebut menghasilkan kebijakan upah minum kabupaten Ciamis untuk tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen atau sekitar Rp 135.815 dari tahun 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis Rudi menjelaskan sesuai hasil rapat maka UMK Ciamis tahun 2025 diusulkan menjadi Rp 2.225.279. Penetapan UMK ini sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum tahun 2025.
“Berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024, bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu ditetapkan pemerintah pusat sebesar 6,5 persen. Jadi penerapan telah dihitung pemerintah pusat kita tinggal menetapkan dalam pleno saja,” ujarnya.
Menurut Rudi, rapat pleno berjalan lancar tidak ada perdebatan yang alot. Rapat pleno bersama Dewan Pengupahan Ciamis ini dihadiri oleh, unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja serta akademisi.
“Semua yang hadir menyetujui hasil rapat yang selanjutnya diusulkan atau direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar). Penetapan sendiri dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sampai tanggal 18 Desember jadi kita masih punya waktu,” katanya.
Rudi menjelaskan, UMK Ciamis tahun 2024 sebesar Rp 2.089.446. kemudian naik menjadi Rp 135.815 untuk UMK tahun 2025. Menurut Rudi, UMK Ciamis tersebut masih di atas UMP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2.191.232.
“Dengan demikian sesuai hasil rapat maka UMK kita masih di atas provinsi, kalau perhitungannya masih di bawah provinsi maka kita harus mengikuti ke UMP Provinsi,” ungkapnya.
Rudi menegaskan, perusahaan wajib mengikuti UMK Ciamis 2025 yang akan ditetapkan per 1 Januari 2025 setelah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, ke depan Diskaner Ciamis akan melakukan pengawasan dan sosialiasi kepada pengusaha untuk menerapkan UMK tersebut di perusahaannya masing-masing secara konsekuen. Mengingat UMK ini telah disetujui bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
“Untuk pengaduan kitu sudah tupoksinya. Ketika ada pengaduan dari pekerja terkait UMK tentunya akan kami inventarisir aduannya seperti apa, lalu ditindaklanjuti dan dikomunikasikan dengan pengusaha, kita memfasilitasi hal tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ciamis Ekky Bratakusumah menyampaikan dengan kenaikan UMK Ciamis sebesar 6,5 persen dirinya mengaku jika itu berat bagi pengusaha. Terlebih nantinya akan ada kenaikan pajak PPN 12 persen. Selain itu juga, daya beli masyarakat saat ini kurang semua ini berdampak pada investor yang mau berinvestasi di Ciamis.
“Kenaikan yang begitu besar bagi pengusaha memang berat, tapi apapun alasannya tetap harus mengkritik. Kami para bagian dari pengusaha maupun Serikat pekerja punya komitmen terhadap Ciamis, agar Ciamis maju dan kondusif. Itu yang lebih penting, semoga ke depan kami masih mampu membawa investor ke Ciamis,” tegasnya
Ekky menyebut, dalam rapat pleno tidak terjadi perdebatan karena kenaikan UMK sudah ditentukan pemerintah 6,5 persen. Hanya sebagai pengusaha menyampaikan sedikit unek-unek yang masih dianggap hal yang wajar. Dirinya menekankan tetap mengikuti peraturan pemerintah karena yang paling penting dunia usaha di Ciamis tetap kondusif.
“Memang tidak dipungkiri pengaruh kenaikan UMK ini pasti akan sangat terasa karena terbilang tinggi. Tapi karena kita ingin mendukung pemerintahan, ingin punya komitmen untuk Ciamis yang maju dan lebih baik maka mau tidak mau kita harus setuju, semoga saja perekonomian ke depan lebih baik lagi,” pungkasnya. (Nay)**
