Dejurnal.com, Garut – Tragedi yang menewaskan tiga orang dalam pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina pada pada Jumat (18/07) lalu ini tentunya menyisakan luka yang mendalam.
“Harus ada yang bertanggung jawab dan ini tak boleh dianggap sebagai musibah biasa yang bisa dilupakan begitu saja,” Tegas Ketua LSM Bergerak Andri Prana Wijaya saat berbicang dengan dejurnal.com, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Andri terlalu banyak yang dikorbankan hanya untuk satu perayaan. Dan saat ada korban jiwa, hukum tidak bisa diam.
“Ini bukan hanya soal etika, ini sudah masuk ke ranah pidana,” ujar Andri.
Andri menyebut, meskipun pesta tersebut adalah momen pribadi dan sakral bagi keluarga Wabup dan Gubernur Jawa Barat, namun dampaknya jelas dirasakan publik. Ketika acara skala besar diselenggarakan tanpa mitigasi risiko yang matang, potensi bencana terbuka lebar.
Ribuan masyarakat datang, jalanan padat, kendaraan berjajar, akses masyarakat sekitar terganggu, dan puncaknya tragedi berdarah yang menewaskan tiga orang warga, salah satunya adalah petugas Kepolisian.
“Otomatis harus ada yang bertanggung jawab karena ini menyangkut nyawa manusia. Harus ada evaluasi menyeluruh dan jika perlu, proses hukum ditegakkan,” tegasnya lagi.
LSM Bergerak juga mengkritik keras sikap sebagian pihak yang terkesan menormalisasi kejadian tersebut, seolah-olah insiden itu hanyalah kecelakaan biasa tanpa akar penyebab. Padahal, menurut Andri, semua itu bisa dicegah jika ada manajemen acara yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
“Kalau acaranya mewah, harusnya keamanan dan keselamatan masyarakat juga diperhitungkan. Jangan hanya mikirin estetika dekorasi, tapi lupa risiko di lapangan,” sindirnya tajam.
Bagi Andri dan LSM Bergerak, tanggung jawab dalam konteks ini bukan sekadar ungkapan bela sungkawa atau permintaan maaf secara terbuka ditambah pemberian santunan. Tapi harus ada pertanggungjawaban hukum dan administratif. Ia juga meminta aparat kepolisian dan instansi terkait untuk tidak tutup mata.
“Jangan sampai karena yang punya acara adalah pejabat, proses hukumnya jadi tumpul. Korban sudah dikubur, tapi keadilan jangan ikut dikubur,” ucap Andri.
LSM Bergerak juga menuntut adanya audit atas proses perizinan dan pengamanan acara tersebut. Dan siapa yang bertanggung jawab saat ribuan orang memadati satu titik?
“Kalau sampai izin acara tidak sesuai prosedur, ini fatal. Harus dievaluasi dari hulu ke hilir. Kami akan kawal terus kasus ini hingga tuntas,” tegas Andri.
Menurutnya, tragedi ini adalah alarm keras. Bahwa pesta megah bukan berarti boleh abai. Ketika ruang publik digunakan untuk kepentingan pribadi berskala besar, maka tanggung jawabnya pun harus ikut besar. LSM Bergerak menegaskan akan terus mengawal kasus ini, memastikan tidak ada satu pun yang luput dari proses hukum jika memang terbukti lalai.
“Kita boleh bahagia, tapi jangan sampai kebahagiaan itu dibayar dengan kehilangan nyawa orang lain. Ini bukan hanya soal empati, ini soal keadilan dan rasa kemanusiaan,” pungkas Andri.***red
