Dejurnal com, Bandung – Di momen hari ulang tahun ke 54 Bupati Bandung Dadang Supriatna, nampak ada karangan bunga ucapan selamat dipajang di dua tempat. Yang satu di depan Kantor Bupati Bandung, sedangkan yang satunya lagi dipajang di halaman pintu masuk utama Gedung DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kami (7/8/2025).
Kedua karangan bunga tersebut unik, karena yang dipajang di depan Kantor Bupati Bandung bertuliskan: “Selamat Ulang Tahun Dadang Supriatna Semoga Panjang Umur Sampai 105 Miliar Tahun”. Di bawahnya tertuis “Forum Korban DBS”. Sedangkan karangan bunga yang dipasang di depan Gedung DPRD Kabupaten Bandung bertuliskan: “Pansuskan PT BDS Selamatkan Iklim Investasi Kabupaten Bandung, Forum Korban BDS”.
Untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban, petugas Satpol PP Kabupaten Bandung mengamankan karangan bunga di dua tempat tersebut, tak sampai setengah jam terpajang.
“Kita menjaga terjadinya ketidaktertiban di lingkungan Pemkab Bandung,” ujar Uwais, yang saat itu berada di seputar Gedung DPRD Kabupaten Bandung.
Uwais yang belum genap sebulan dilantik sebagai Kasatpol PP Kabupaten Bandung mengaku pembongkaran karangan bunga tersebut inisiatif Satpol PP, tidak atas perintah Bupati Bandung. “Ini inisiatif kami untuk menjaga ketertiban,” katanya.
Salah seorang korban PT BDS, Dedes Aprila sebagai Ceo CV Indofarma mengakui pengiriman karangan bunga tersebut. Menurutnya, hak itu sebagai bentuk empati pihaknya kepada Bupati Bandung sebagai sesama manusia.
” Makanya kami mengucapkan doa selamat ulang tahun. Tapi dibalik itu tentu tersimpan pesan moral kepada beliau agar segera merespon. Kalau bukan tanggungjawab beliau jelaskan alasannya kenapa, dan kalau itu tanggungjawabnya, jelaskan dong seperti apa tanggungjawabnya,” kata Deded Aprila vial telepon, Kamis (7 /8/ 2025).
Asan pihaknya mengirimkan karangan bunga ke Kantor DPRD Kabupaten Bandung, dengan tulisan “Pansuskan PT BDS Selamatkan Iklim Investasi Kabupaten Bandung, Forum Korban BDS” dengan tujuan untuk mendorong DPRD Kabupaten Bandung agar membuat panitia khusus (Pansus) terhadap kasus PT. BDS.
“Karena selain sudah menjadi tugas DPRD menjalankan fungsi pengawasan, kejahatan yang dilakukan oleh jajaran BUMD PT. BDS ini juga sangat merusak iklim investasi di Jawa Barat bahkan nasional. Dengan kejadian ini kepercayaan investor atau pengusaha terhadap BUMD tentu akan sangat tipis. Padahal seperti kita tahu pemerintah tanpa swasta apa bisa bergerak tanpa investor, kalau pengusaha diperlakukan seperti ini siapa yang mau berbisnis atau jadi mitra pemerintah,” terangnya.
Deded dan para korban lainnya sangat mengapresiasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung atas peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pernyataan Kejari Donny itu secara tidak langsung menjawab pernyataan kuasa hukum PT. BDS dan juga pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bandung serta Ketua Komisi B, yang bersikukuh bahwa kasus ini murni bisnis.
“Kalau ini murni bisnis, tidak mungkin pak Kejari meningkatkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Deded.*** Sopandi
