dejurnal.com, Garut – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar acara koordinatif DPMD se-Jabar yang digelar di Aula Kantor DPMD Kabupaten Garut, Jumat (10/10/2025). Ini acara kali pertama dilakukan sejak Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T., dilantik dan menjabat sebagai Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat.
“Ya pertemuan koordinatif antara DPMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain DPMD Jawa Barat dengan DPMD Provinsi, juga dihadiri perwakilan Camat dan Kepala Desa (Kades) atau Lurah di Kabupaten Garut khususnya. Kemudian lurah, yang lainnya, melalui daring dan ada melalui luring dalam pertemuan silaturahim ini,” Kata Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat yang didampingi Sekretaris DPMD Kabupaten Garut Erwin.
Menurut Ade, ini silaturahim, kali pertama dirinya sejak tujuh bulan menjadi Kepala Dinas, belum bisa datang kesemua wilayah dan atau ke kantor DPMD (Kabupaten/Kota),
tentu karena kita semua mendapatkan kebijakan efisiensi, arahan Pemerintah Pusat, sehingga ada hambatan kita bisa keliling kesemua wilayah DPMD.
“Dalam pertemuan koordinatif ini, kita sampaikan berbagai kebijakan – kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama yang sekarang sedang berjalan. Pertama terkaitan penyaluran bantuan keuangan desa yang senilai 130 juta untuk desa selama ini sebetulnya itu sudah berjalan, akan tetapi tahun ini, ada kekhususan, artinya yang digunakan oleh desa itu fokus keinfrastruktur desa, bisa jalan desa, irigasi, bisa juga untuk kantor desa, sepanjang itu nantinya ditetapkan didalam musyawarah desa”. Ungkapnya.
Kepala DPMD Jabar menyebutkan bahwa acara ini juga berkaitan dengan evaluasi kinerja Desa – Kelurahan untuk “Anugerah Gapura Sri Baduga”.
“Ini adalah proses evaluasi kinerja, jadi bukan soal lombanya, ini evaluasi kinerja yang terbaik kinerjanya, tentunya itu ada apresiasi, itulah dikatakan lomba, tetapi tanpa adanya evaluasi kinerja tidak ada lomba,” imbuhnya.
Ade Afriandi pun menyinggung terkait surat edaran dari Gubernur Jawa Barat tentan Sapoe Sarebu.
“Berkenaan dengan himbauan Sapoe Sarebu, itu adalah himbauan, yang pertama; budaya gotong royong, kita itu masih ada, akan tetapi ada yang sudah terkikis, dan ada yang masih terpelihara, untuk yang terpilihara berapapun nilainya tidak harus dirubah jalankan terus, terus dipupuk juga budayanya, sehingga nanti dilingkungan sekitar, jika ada yang butuh bantuan itu bisa terbantukan”. Tegasnya.
Ade mencotohkan prilaku dikehidupan sehari-hari terkait kegotongroyongan, kan kita juga kalau punya beras, kalau ada tetangga kita tidak bisa makan dosa, kalau belum ada, baru dengan himbauan, bangun lagi, bangun bangkitkan lagi soal kegotongroyongan, tidak perlu namanya harus sama, tidak perlu nilainya itu harus sama yang terpenting kegotongroyongan kita bantu.
“Terkait edaran itu, ya tentulah namanya kebijakan, ya nantikan ada evaluasi dan setiap kebijakan itu apapun pasti ada evaluasi oleh pemerintah, baik daerah termasuk masukan dari kabupaten dan kota, nah itulah hal pokok yang kita tadi sampaikan didalam pertemuan secara hybrid, daring dan luring kepada seluruh Kepala DPMD se-Jabar, kemudian Camat se-Jabar, kemudian Kepala Desa/Lurah, termasuk organisasi yang menaungi kepala desa APDESI, ada PPDI, yang menaungi BPD juga dan dengan cara ini , dan semua informasi dari provinsi dapat tersampaikan, baik semua informasi dan masukan baik dari desa dan kelurahan, camat, sampai DPMD Kabupaten / Kota kami catat, itulah pertemuan silaturahim hari ini” Tandasnya.
Ketikan disinggung mensoal Bankeudes terkait IP, sampai saat ini belum realisasi menurutnya terkait realisasi itu pertama pengajuan penyaluran itu kan oleh Desa didalam aplikasi langsung ke Pemprov.
“Dalam hal ini dalam aplikasi, pada saat diajukan oleh desa, kan tidak serentak satu Kabupaten Garut memasukan, itu bergantung kepada desanya, ya desanya hari ini dia unggah ke dalam aplikasi itu otomatis diaplikasi oleh camar juga itu terbaca”. Jelasnya.
Lanjut Ade dibandingkan bulan Agustus Tahun 2025, untuk realisasi pengajuan penyaluran bulan September ada sekitar 400 sudah diverifikasi berturut-turut dari dari 5000 Desa se Provinsi Jawa Barat.
“Kan mulai mengunggah dokumen jadi begitu prosesnya, yang sudah selesai itu masuk ke BPKD untuk proses penyaluran pada saat Pa Gubernur memerintahkan untuk mencairkan hari Senin yang sudah masuk proses verpal ke DPMD Provinsi, dan BPKD tinggal transfer cair, makanya kita cek dari tanggal 5 Oktober sampai dengan sekarang, ya tanggal 9 sampai tanggal 10 itu, sekitar 600 lebih itu sudah tersalurkan, dan masih proses SP2D itu sekitar 400 lebih hampir 500 Desa, nah ini berturut-turut masuk didalam sistem, kalau manual memang terlihat, ya kalau ini didalam sistem yang memang tidak akan terlihat tapi pergerakannya ada di dalam data semua desa, untuk batasan waktu, semua atau seluruh desa harus sudah mengunggah itu selesaikan bulan Oktober ini,” Pungkasnya.***Yohaness
