Dejurnal.com, Bandung – Mengawali Reses Masa Sidang I Tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung, Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung, H. Dadang Suryana, S.IP mengundang konstituennya dari Desa Rahayu dan Desa Cigondewah Hilir di GOR Desa Rahayu, Rabu (5/11/2025).
Di GOR desa yang pernah dikepalainya sebelum menjadi anggota Dewan, H. Dadang menampung aspirasi warga seputar infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Seusai reses, Anggota Pansus VIII ini menyampaikan kepada media, bahwa di luar forum reses juga ia banyak menerima aspirasi warga terkait BPJS Kesehatan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Terkait BPJS, dimana banyak warga yang menunggak BPJS berharap ada pemutihan, kata Dadang Suryana hal ini sedang akan dibahas oleh Pansus VIII pada hari Senin- Sampai Jumat (10-14/10/2025). Begitupun tentang penyerahan PSU dari pengembang perumahan.
“Jadi penyerahan PSU ada beberapa alternatif, dikaitkan dengan perizinan, dan dikaitkan dengan sertifikat. PSU harus terpisah dari sertifikat itu, PSU harus diserahkan secara administrasi sebelum perizinannya terbit. Nah, ini sedang akan dibahas . Mudah-mudahan pembahasan ini akan sampai tanggal 27 November 2025,” katanya.
Pansus VIII dalam membahas masalh BPJS dan PSU menurut H. Dadang, akan mengundang juga instansi-intansi terkait dan dari pihak pengembang terkait PSU, serta dari Asosiasi Properti. Dari BPJS juga agar ada kejelasan kepada masyarakat, termasuk pemutihan BPJS.
Selain akan dibahas pemutihan tunggakan BPJS, tak kalah jadi perhatian juga terkait data yang tidak akurat. “Misalnya banyak masyarakat mampu tapi punya BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Sementara banyak juga yang tidak mampu tapi tidak terakomodir oleh BPJS dari pemerintah. Kalau mengajukan BPJS baru kan harus berdasarkan musyawarah desa (Musdes) untuk untuk validasi seseorang itu layak mendapat BPJS dari pemrintah,” katanya.
H. Dadang menyebut, bahwa pembahasan terkait BPJS dan PSU akan dilakukan di kantor, tidak di hotel. “Penyelarasan kemungkinan tentatif , kalau pembahasan semua instansi terkait dilaksanakan di kantor. Nanti ada Perda terkait BPJS dan PSU.
Bagaimana teknis penyerahan PSU. Kalau sekarangkan kejelasan penyerahan PSU kan tidak ada,” ujar H. Dadang Suryana.
Aspirasi warga
Sebelumnya, pada reses tersebut sejumlah aspirasi disampaikan warga, termasuk Pj. Kepala Desa Rahayu, Pudin Syaripudin, S.Sos. Menurutnya Desa Rahayu Potensi besar di bidang konveksi, ekonomi kreatif pelaku UKM turut berperan aktif dalam pergerakan ekonomi masyarakat. “Karenanya perlu dukungan dalam pelatihan maupun pemasaran yang lebih luas lagi dari Anggota Dewan, terutama Pak H.Dadang Suryana yang asli putra daerah (Rahayu). Saya sampaikan terima kasih kepada anggota Dewan yang selalu mendukung dan mensuport serta pengawalan yang lebih ketat,” katanya.
Pudin juga mengeluhkan sulitnya birokrasi ketika mengajukan proposal bantuan kepada BBWS untuk minta perbaikan sejumlah kirmir yang ruksak. “Sudah dua proposal diajukan, tapi belum ada respon larena kewenangan BBWS. Saya berharap berharap jika ada dorongan dari dewan. Dewan bisa mengawal bersama pemerintah daerah,” katanya.
Pudin juga mengusulkan jalan Mahmud RW 8 untuk diperbaiki karena kondisinya sudah rusak parah. “Perlu dibangun, tapi sampai saat ini belum ada kabar,” katanya.
Pudin juga mengeluhkan sampai tahun 2025 ini masih ada anggaran direkofusing di tingkat kecamatan saja sampai 200 juta, di desa 150 juta. “Tadinya sudah ada niat membeli mobil pelayanan.Karena selama ini warga yang perlu diantara ke Rumah Sakit , tidak mau memakai ambulan. Jadi perlu mobil pelayanan khusus untuk mengantar warga yang sakit, bukan yang meninggal, karena untuk yang meninggal sudah ada mobil ambulan,” katanya.* Sopandi
